Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menilai, generasi muda Indonesia berperan besar dalam upaya mengenalkan dan menerapkan ekonomi biru dimulai dari lingkungan sekitarnya.

Selama 2021, penguatan ketahanan ekonomi terlihat dari peningkatan ekspor komoditas kelautan dan perikanan. Sejak Januari – Oktober 2021 nilai ekspor produk perikanan mencapai USD4,56 miliar atau naik 6,6 persen dibanding periode yang sama tahun 2020.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya membimbing berbagai produk UMKM sektor kelautan dan perikanan menembus pasar internasional. Caranya dengan meningkatkan mutu dan harga yang bersaing.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatatkan ekspor perikanan nilai ekspor mencapai USD 4,56 miliar sepanjang Januari hingga Oktober 2021. Angka tersebut meningkat 6,69 dibanding periode yang sama di 2020.

Total nilai upah yang sudah terbayarkan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp 13,82 miliar. Dari total 3.124 orang tenaga kerja yang terlibat, paling banyak untuk program Pengelolaan Irigasi Perikanan Partisipatif (PITAP) yang menarik 1.400 orang pekerja.

Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Pung Nugroho Saksono menjelaskan bahwa penangkapan terhadap ketiga kapal ikan asing berbendera Malaysia ini berhasil dilakukan pada operasi yang dilaksanakan Kapal Pengawas Hiu 08 dan Kapal Pengawas Hiu 07.

"Ini respons atas perkembangan yang terjadi, patroli bersama Jawline-Arafura akan kami tunda," tegas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin.

Dengan mengusung tagline 'Naturally Diverse dengan tagline Safe and Sustainable', komoditas unggulan seperti udang, lobster, tuna, dan lainnya dipamerkan guna menarik minat buyer dan investor, sekaligus menunjukkan kualitas produk Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menjajaki potensi pemanfaatan inovasi kapal listrik untuk perikanan tangkap guna mendukung prinsip ekonomi biru. Kapal ini menerapkan prinsip ramah lingkungan dan hemat energi dengan tenaga listrik.

Menteri Trenggono melakukan pembenahan terhadap sejumlah kebijakan di KKP. Beberapa kebijakan sebelumnya diperbaiki. Dia ingin kebijakan baru berpihak kepada para nelayan kecil dan masyarakat pesisir.

Menteri Trenggono menerangkan bahwa rencana pembentukan model kampung nelayan sehat ini akan disampaikan langsung kepada Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin pada rapat koordinasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Gubernur Papua Barat, hari ini.

Konsep penangkapan ikan terukur dan tata cara penarikan sistem kontrak juga turut dibahas sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mematangkan aturan terkait Harga Patokan Ikan (HPI), sebagai bagian dalam tiga variabel penentu PNBP subsektor perikanan tangkap.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini akan menjamin hak awak kapal perikanan KM Hentri-I terpenuhi. Baik yang selamat maupun meninggal sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Laut serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KKP segera menerapkan kebijakan penangkapan ikan secara terukur pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Awal tahun depan menjadi target kebijakan tersebut sudah menjadi acuan pengelolaan subsektor perikanan tangkap di Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP) meluncurkan logo baru. Peluncuran logo baru tersebut dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) telah mengevaluasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Sidat periode 2016-2020. Evaluasi ini diperlukan untuk pembaharuan RAN Konservasi Sidat periode berikutnya yakni 2021-2025.