Pengawasan dan sanksi di sektor tersebut tidak lagi berorientasi pada pemidanaan. Tindakan hukum menjadi opsi terakhir, dan sebaliknya mengedepankan sanksi administratif.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang menyiapkan 57 Peraturan Menteri (Permen) dari tiga Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan turunan UU Cipta Kerja. Semuanya harus selesai pada pertengahan Maret 2021.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya dalam pengembangan perikanan budidaya yang didukung oleh kajian ilmiah dan perencanaan bisnis yang matang. Langkah ini sekaligus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan menambah pendapatan negara.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono meminta, nelayan dan pelaku usaha perikanan mempertahankan Sertifikat Marine Stewardship Council (MSC). Sebab, sertifikat MSC tersebut menjadi standar global untuk memastikan kualitas dan ketertelusuran produk perikanan, khususnya untuk komoditas tuna dan cakalang.

Antam mengemukakan bahwa bukan hanya tanpa kompromi terhadap nelayan asing, KKP juga menindak tegas praktik penangkapan ikan oleh kapal Indonesia yang tidak sesuai ketentuan.

Peta alur pipa dan/atau kabel bawah Laut terdiri dari 217 segmen kabel bawah laut dan 43 segmen pipa bawah laut. Termasuk di dalamnya empat landing stations (LS) sistem komunikasi kabel laut (SKKL) internasional, meliputi Jayapura, Batam, Kupang dan Manado.

Trenggono menjelaskan, rencana pengembangan KEK kelautan dan perikanan ini untuk mendukung menggeliatnya industri perikanan dalam negeri, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Selain itu untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja di sektor ini.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak Pemerintah China bekerja sama di bidang metodologi dan teknologi dalam mendeteksi keberadaan virus SARS Cov-2 pada produk perikanan. Langkah ini sebagai upaya menjamin mutu dan keamanan produk perikanan yang akan dikirim ke negara tersebut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengeluarkan program pengembangan perikanan budidaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini mengembangkan budidaya perikanan lokal yang paling diunggulkan, serta memastikan sektor perikanan terbebas dari gangguan karena pandemi Covid-19.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong Kabupaten Biak Numfor menjadi sentra pangan dengan sektor perikanan sebagai komoditas utamanya. Melalui pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), Ditjen Penguatan Daya Saing Produk kelautan dan Perikanan (PDSPKP) melakukan sejumlah agenda

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan telah mengambil sejumlah langkah strategis dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah Jawa Barat. Mulai dari menerbitkan surat izin hingga membangun dan merevitalisasi sarana prasana perikanan di provinsi tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono meminta lulusan sekolah perikanan untuk bekerja di dalam negeri mengembangkan sektor perikanan ketimbang bekerja di luar negeri. Menurutnya, lulusan sekolah perikanan merupakan salah satu penyokong tegaknya industri perikanan dalam negeri.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) pada 2021 menargetkan penetapan kawasan konservasi perairan sebanyak 800.000 hektar (Ha). Sementara, target untuk luas kawasan konservasi perairan menjadi 24,6 juta Ha.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan, ekosistem industri yang dimaksud adalah menyiapkan infrastruktur dasar pelabuhan perikanan serta memastikan ketersediaan komoditi laut sebagai bahan dasar berlangsungnya produksi di kawasan LIN.

Menhub Budi menuturkan pemerintah akan menggarap infrastruktur dasar untuk mendukung lumbung ikan nasional ini. Melalui studi, pemerintah menelaah lokasi yang cocok untuk dibangun pelabuhan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan rencananya untuk berkolaborasi dengan Vietnam dalam bidang sektor perikanan. Dia yakin melalui kerja sama dengan negara yang telah memiliki keberhasilan dalam budidaya, sektor budidaya perikanan Indonesia bisa lebih baik dan berdaya saing tinggi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan program sertifikasi hak atas tanah di Pulau-Pulau Kecil dan Terluar (PPKT). Hingga 2020, KKP telah menyertifikatkan sebanyak 47 bidang tanah di 38 PPKT dan 3 pulau kecil lainnya.

Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono, secara terpisah menjelaskan, upaya melindungi sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan bukan hanya dari praktik pencurian ikan oleh nelayan asing, tetapi juga terhadap praktik penangkapan ikan yang tidak sesuai ketentuan.