Kemenkum Malut
-
News •Kemenkum Malut Perkuat Posbankum di Desa, Perluas Akses Bantuan Hukum MasyarakatKantor Wilayah Kemenkum Malut gencar perkuat Posbankum di tingkat desa dan kelurahan, memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum serta perlindungan HAM di Maluku Utara.
-
Ekonomi •Kemenkum Malut Permudah Pendaftaran Merek bagi Pelaku Usaha di Maluku UtaraKantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara (Kemenkum Malut) meluncurkan layanan konsultasi dan pendampingan untuk mempermudah proses pendaftaran merek, khususnya bagi UMKM, demi melindungi kekayaan intelektual mereka.
-
Ekonomi •Kanwil Kemenkum Malut Perkuat Pemberdayaan Koperasi Merah Putih di TernateKanwil Kemenkum Malut bersinergi dengan Asosiasi Koperasi Merah Putih untuk memperkuat pemberdayaan koperasi di Ternate, fokus pada legalisasi badan hukum dan pendaftaran merek kolektif guna meningkatkan daya saing.
-
News •Kemenkum Malut Dorong Perlindungan Hak Cipta Karya Ilmiah Mahasiswa, Perkuat Ekosistem InovasiKantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara aktif mendorong Perlindungan Hak Cipta Karya Ilmiah Mahasiswa sebagai upaya preventif plagiasi dan penguatan ekosistem inovasi di perguruan tinggi, dengan usulan kebijakan pendaftaran hak cipta.
-
News •Kemenkum Malut Perkuat Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual, Cegah PembajakanKantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) memperkuat upaya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual melalui kerja sama strategis untuk mencegah pembajakan dan melindungi karya inovatif daerah.
-
News •Kemenkum Malut Pastikan Tari Dendang Kesultanan Bacan Kini Dilindungi NegaraTari Dendang Kesultanan Bacan, warisan budaya tak benda dari Halmahera Selatan, kini resmi dilindungi negara di bawah payung Kemenkum Malut. Ketahui lebih lanjut mengapa perlindungan ini sangat penting!
-
News •Kemenkum Malut Dorong Pendaftaran Merek UMKM, Kunci UMKM Naik Kelas dan Lindungi UsahaPendaftaran Merek UMKM menjadi langkah krusial bagi pelaku usaha di Maluku Utara untuk naik kelas. Kemenkum Malut dan Unkhair berkolaborasi tingkatkan pemahaman perlindungan kekayaan intelektual.
-
News •Kemenkum Malut Tegaskan Kampus sebagai Laboratorium Utama Kekayaan IntelektualKantor Wilayah Kemenkum Malut menegaskan peran vital kampus sebagai laboratorium Kekayaan Intelektual, mendorong perlindungan hak cipta, paten, dan merek bagi karya akademik dosen serta mahasiswa.
-
Ekonomi •Kemenkum Malut Dorong 1.185 KMP Miliki Merek Kolektif Berbasis Potensi Lokal, Perkuat Ekonomi DesaKemenkum Malut gencar mendorong 1.185 Koperasi Merah Putih (KMP) untuk memiliki merek kolektif. Inisiatif ini bertujuan melindungi kualitas produk lokal dan memperkuat daya saing masyarakat desa.
-
News •Tarian Yunduh, Warisan Suku Kadai yang Sempat Punah, Kini Resmi Dilindungi Kemenkum MalutTarian Yunduh, warisan budaya Suku Kadai di Maluku Utara yang sempat punah, kini resmi dilindungi negara melalui pencatatan Kemenkum Malut. Apa pentingnya perlindungan ini?
-
News •Tarian Yunduh, Warisan Suku Kadai yang Sempat Punah, Kini Resmi Dilindungi Kemenkum MalutTarian Yunduh, warisan budaya Suku Kadai di Maluku Utara yang sempat punah, kini resmi dilindungi negara melalui pencatatan Kemenkum Malut. Apa pentingnya perlindungan ini?
-
News •Fakta Unik Tarian Marabose: Pernah Sambut Soekarno, Kini Resmi Dilindungi Kemenkum MalutTarian Marabose, warisan budaya Kesultanan Bacan yang pernah menyambut Presiden Soekarno, kini resmi dicatat Kemenkum Malut sebagai kekayaan intelektual komunal. Apa pentingnya perlindungan ini?
-
News •Mengapa Harmonisasi Ranpergub Kemitraan UMKM Malut Gagal Lanjut? Kemenkum Malut Ungkap AlasannyaKemenkum Malut menggelar harmonisasi Ranpergub Kemitraan UMKM antara usaha besar dan lokal. Namun, draf tersebut tak bisa dilanjutkan. Apa penyebabnya?
-
News •Tahukah Anda? Kemenkum Malut Permudah Akses Hukum Digital di Wilayah Kepulauan dengan JDIHMasyarakat Maluku Utara kini semakin mudah mencari aturan perundang-undangan. Kemenkum Malut luncurkan akses hukum digital Malut melalui JDIH, benarkah ini solusi efektif di wilayah kepulauan?
-
News •Terungkap, Hanya 142 Desa Punya Pos Bantuan Hukum: Kemenkum Teken MoU Kerja Sama Hukum Malut dengan Kepala DaerahKemenkum Malut teken MoU penting dengan kepala daerah se-Malut untuk memperkuat Kerja Sama Hukum Malut, meningkatkan layanan hukum, dan mengoptimalkan produk hukum daerah.