Salah satu perusahaan kelapa sawit nasional yang telah 2 tahun melantai di Bursa Efek Indonesia, PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) mencatat kinerja positif. Perbandingannya, pada tahun 2020 Perseroan mencatat rugi Rp101 miliar, di tahun 2021 mampu membukukan laba sebesar Rp38 miliar.

Harga referensi produk crude palm oil (CPO) untuk penetapan bea keluar (BK) periode Mei 2022 adalah USD 1.657,39/MT. Harga referensi tersebut menurun sebesar USD 130,11 atau 7,28 persen dari periode April 2022, yaitu sebesar USD 1.787,50/MT. Penetapan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 2022.

PT Perkebunan Nusantara V kembali mengucurkan dana talangan untuk pembayaran hak para pekerja dan petani yang tergabung dalam koperasi sawit makmur (Kopsa-M) Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau.

Pemerintah melarang sementara ekspor bahan baku minyak goreng, tak hanya untuk RBD Palm Olein, tapi seluruh produk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) beserta turunannya.

Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi mengeluarkan Permendag No 22 Tahun 2022 tentang larangan sementara ekspor produk CPO beserta turunannya. Hal ini untuk mengoptimalkan ketersediaan minyak goreng sebagai salah satu barang kebutuhan pokok yang diperlukan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku, kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng, termasuk minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya bakal membuat negara menanggung kerugian tak sedikit.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah melarang semua produk hasil kelapa sawit ke luar negeri. Baik itu CPO, RPO, RDB Palm Olein, Pome dan Use Coocking Oil.

Dinamika seputar mahalnya harga minyak goreng ini menunjukkan pentingnya perombakan tata kelola perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit di Indonesia.

Hingga kini, dia menilai perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit ini tidak mematuhi perintah dari pemerintah, baik itu dalam soal pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO) maupun Domestic Price Obligation (DPO).

Indonesia adalah pengekspor minyak sawit terbesar di dunia. Pada tahun 2021, total ekspor minyak sawitnya sebesar 26,9 juta metrik ton. Dengan meningkatnya konsumsi domestik, hal ini diperkirakan akan menurun pada tahun 2022.

Catatan ini merujuk data nilai ekspor CPO pada Maret 2022 Indonesia sebesar USD 3 miliar. Sehingga jika kebijakan diterapkan, maka devisa negara akan menguap senilai tersebut, atau setara 12 persen dari total ekspor non minyak dan gas (nonmigas).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng maupun minyak goreng, mulai 28 April 2022. Larangan ini berlaku hingga aturan tersebut dicabut pemerintah.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, tidak tepat keputusan pemerintah untuk menghentikan ekspor minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO) dan minyak goreng. Diketahui, aturan ini berlaku mulai Kamis (28/4) mendatang.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyampaikan, penetapan pejabat Kemendag di kasus ini jadi bukti harga minyak goreng dipermainkan mafia dan kartel. Kemudian, pihaknya mendesak presiden untuk mencopot Mendag Lutfi dari jabatannya.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono, mengatakan naiknya harga Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit tidak membuat para pengusaha senang.

Peningkatan produktivitas kelapa sawit dapat membantu meredam fluktuasi kenaikan harga minyak goreng. Peningkatan produktivitas membutuhkan kebijakan jangka panjang yang perlu dilakukan secara berkelanjutan. Sementara itu, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk minyak goreng merupakan kebijakan jangka pendek.

Artinya, nilai tambah yang diterima Indonesia lebih besar. Mengingat ekspor CPO dan sawit Indonesia terbilang tinggi. Belum lagi harga batu bara yang menambah sumber likuiditas perekonomian saat harganya tinggi.

Saat melakukan kunjungan pertama untuk penyegelan, Dedi optimis para pemilik kebun sawit ilegal segera melakukan pembenahan. Mulai dari sisi administratif, membayar denda hingga membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).