Kehadiran PMK anyar itu telah dinantikan oleh seluruh pihak terkait di industri sawit nasional. Mengingat beleid tersebut memberikan perhatian lebih pada aspek keberlanjutan.

Dengan penyesuaian tarif baru itu memicu hilirisasi di industri kelapa sawit nasional. Mengingat tarif baru ditetapkan secara progresif dengan 15 klasifikasi tarif untuk 24 kelompok produk sawit dan turunannya.

Populasi global yang diperkirakan mencapai 9,8 miliar pada tahun 2050 berpotensi meningkatkan kebutuhan minyak nabati hingga 200 juta ton setiap tahun untuk kebutuhan pangan, energi dan juga barang kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu, praktik perkebunan sawit berkelanjutan adalah solusi bagi pemenuhan kebutuhan dunia.

Defisit Crude Palm Oil (CPO) di Indonesia pada 2025 mendatang diperkirakan mencapai 1,26 juta ton hingga 108,63 juta ton. Perhitungan ini merujuk pada tiga skenario, masing-masing yaitu proyeksi penerapan program biodiesel B20, B30, dan B50.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat ekspor produk minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan turunannya tumbuh 3 persen menjadi 2,76 juta ton pada September 2020, meningkat dari bulan sebelumnya (mom) 2,68 juta ton pada Agustus 2020.

Peluang ekspor biomassa itu terbuka lebar karena Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Sehingga, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam berupa limbah dari proses minyak kelapa sawit seperti cangkang sawit yang bisa memiliki nilai tambah sebagai sumber energi bersih.

PTPN V menargetkan ke depannya seluruh pabrik sawit perusahaan yang terdiri dari 12 PKS dan 1 pabrik inti sawit dapat tersertifikasi RSPO.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, program B30 harus terus dijalankan dengan tujuan menjaga stabilisasi harga CPO pada level harga minimal USD 600 per ton untuk menjaga harga tandan buah segar (TBS) petani sawit.

Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III, Mohammad Abdul Gani, menyayangkan keputusan pemerintah atas moratorium perluasan lahan dan mengevaluasi perkebunan sawit. Regulasi ini tercantum dalam Inpres Nomor 8/2018.

Sebanyak 1,5 juta bibit kelapa sawit unggul dibudidayakan oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V. Hal tersebut sebagai salah satu bentuk dukungan bagi percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR) serta diversifikasi bisnis perusahaan.

Jatmiko optimistis, hingga akhir tahun ini, selain mampu menjaga tingkat produksi sebesar 24,24 ton per hektar, pendapatan perusahaan diprediksi bisa mencapai Rp4,8 triliun, tumbuh 16,25 persen dari pendapatan tahun lalu.

Alokasi serapan kebutuhan unsur nabati atau fatty acid methyl ester (FAME) untuk produksi biodiesel 30 persen (B30) pada 2020 telah ditetapkan sebanyak 9,59 juta KL. Sementara, sampai dengan Agustus 2020, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mencatat realisasi volume B30 yang sudah disalurkan 4,98 KL.

Pada tahap awal, produk ini akan disebarkan di wilayah Jabodetabek melalui Badan Layanan Umum, dengan masing-masing sebanyak 12.500 pcs.

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, mengatakan bahwa upaya-upaya inovasi dan improvisasi dalam kampanye dan diplomasi sawit adalah bagian tak terpisahkan dari pembangunan sawit secara keseluruhan. Pemerintah terus melakukan segala upaya agar sawit memberikan dampak positif yang maksimal bagi ekonomi.

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) terus berkomitmen mendorong produk konsumsi berlabel minyak sawit berkelanjutan di Tanah Air. Salah satunya melalui konsep Shared Responsibility atau tanggung jawab bersama yang telah menjadi bagian dari kode etik anggota RSPO selama lebih dari lima tahun.

Direktur Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Indonesia, Tiur Rumondang berkomitmen mendorong produk konsumsi berlabel minyak sawit berkelanjutan di Tanah Air. Seperti diketahui, produksi minyak sawit berkelanjutan di dunia telah mencapai 15,4 juta ton, sebanyak lebih dari 50 persen berasal dari Indonesia.

Direktur HICON Law & Policy Strategies, Hifdzil menilai, berbagai masalah petani sawit yang sampai saat ini tidak sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Misalnya, masalah legalitas lahan, konflik teritorial, ketidakpastian harga tandan buah segar.

Petani di Sanggau, Sekadau, Sintang dan Ketapang, Kalimantan Barat mengeluhkan tentang rendahnya pendapatan mereka. Hasil jual kelapa sawit tidak sesuai dengan perjanjian di awal pembukaan lahan. Luas lahan juga cenderung tidak sesuai atau kurang dari 20 persen yang disepakati di awal.