Kedaulatan Nasional

keaktifan Indonesia di BRICS harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional dan kedaulatan bangsa.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan Ketahanan Pangan menjadi fondasi utama agenda transformasi ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Mengapa ini krusial bagi kedaulatan bangsa?

Pakar Hukum Tata Negara, Fahri Bachmid, menegaskan Kewenangan Negara Terhadap Organisasi untuk melakukan tindakan hukum dan pembatasan, terutama dalam kasus pencabutan status badan hukum Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) yang terlarang sejak 1960.

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dukung penegasan Presiden Prabowo Subianto soal Pasal 33 UUD 1945. Ini momentum wujudkan ekonomi berdikari dan kedaulatan nasional yang berpihak pada rakyat.

Militer Indonesia mengintensifkan pengawasan drone perbatasan di Kalimantan Barat dengan pelatihan anti-drone, bertujuan memperkuat keamanan nasional dari aktivitas ilegal dan spionase berbasis teknologi.

Pakistan kembali menegaskan komitmennya terhadap perdamaian dan kedaulatan nasional saat memperingati Marka-e-Haq, sebuah hari penting yang menyoroti peran negara itu dalam stabilitas regional.

Ekonom senior menyerukan pemerintah Indonesia menata ulang hubungan ekonomi dengan AS untuk memperkuat Kemandirian Ekonomi Indonesia di tengah lanskap geoekonomi multipolar, demi kepentingan nasional jangka panjang.

Lebanon dan Israel memulai pembicaraan langsung yang dimediasi AS di Washington untuk mencapai gencatan senjata, menandai "jalur baru" dalam upaya mengakhiri konflik dan penderitaan di Lebanon selatan.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) gencar percepat sertifikasi pulau terluar Indonesia guna memperkuat keamanan dan kepastian hukum, bekerja sama erat dengan KKP.

Indonesia kembali menegaskan penolakan terhadap keikutsertaan atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta, memicu perdebatan tentang standar ganda IOC dalam menyikapi isu genosida di Gaza dan diskriminasi rasial.