Keadilan Korban

Anggota DPRD Jabar Ika Siti Rahmatika meminta korban kekerasan tidak takut mencari perlindungan perempuan dan melaporkan kasusnya. Masih banyak kasus yang belum terungkap, menunjukkan pentingnya penguatan perlindungan bagi kaum hawa.

Komnas PA DKI Jakarta tegaskan perundungan anak di Jakarta Pusat terhadap MWP (6) sebagai tindakan kriminal, bukan kenakalan biasa. Penegakan hukum tegas didesak untuk efek jera dan keadilan korban.

Keluarga korban perundungan di Jakarta Pusat, MWP (6), tegas menolak ajakan damai dan memilih mengawal proses hukum hingga tuntas, berharap kasus ini menjadi pelajaran serius bagi publik.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus memantau proses hukum insiden dugaan peluru nyasar TNI AL yang melukai dua anak di Gresik, Jawa Timur, memastikan keadilan bagi korban.

YPTB desak Australia dan PTTEP bertanggung jawab penuh atas dampak tumpahan minyak Montara 2009. Bencana ini menyisakan kerugian triliunan rupiah bagi masyarakat pesisir dan ekosistem laut Indonesia.

Universitas Diponegoro (Undip) membentuk Tim Kode Etik untuk mendalami dugaan pengeroyokan mahasiswa A dari Jurusan Antropologi FIB, tegaskan komitmen serius dalam menangani kasus kekerasan ini.

Polda Maluku memastikan percepatan proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Brimob berinisial MS yang diduga menganiaya anak di bawah umur hingga tewas, menunjukkan komitmen penegakan hukum.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan penanganan kasus anggota Brimob yang diduga menganiaya pelajar di Maluku Tenggara akan dilakukan secara transparan, menjaga kepercayaan publik terhadap Polri.

Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengecam keras tindakan oknum Brimob yang aniaya anak hingga tewas di Tual, Maluku. Insiden ini merupakan Pelanggaran HAM Brimob serius yang harus diusut tuntas.

Polres Tual telah menetapkan Bripda MS sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan anak hingga tewas. Bagaimana kelanjutan proses hukum terhadap oknum Brimob aniaya anak ini?

Anggota DPR RI mendesak hukuman maksimal bagi Bripka Masias Siahaya, oknum Brimob yang aniaya pelajar di Maluku Tenggara hingga tewas. Kasus ini menyoroti arogansi aparat dan pentingnya hukuman Brimob aniaya pelajar demi efek jera.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan mempertimbangkan perlindungan komprehensif bagi anak korban kekerasan seksual di Jakarta Selatan, memastikan keadilan dan pemulihan trauma psikologis yang dialami korban.

Korban kekerasan anak berusia 8 tahun di Lakey Dompu alami trauma mendalam. Keluarga mendesak proses hukum cepat, sementara DP3A Dompu berikan pendampingan psikologis untuk pemulihan.

KemenPPPA kawal kasus pemerkosaan pekerja perempuan di Makassar yang melibatkan majikan dan istrinya. Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi menegaskan komitmen negara lindungi korban.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti lima kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Sulawesi Tengah yang belum tuntas sepanjang 2025, memicu desakan keadilan bagi korban.

Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menyampaikan apresiasi atas kinerja cepat Polda Kalsel dalam mengungkap kasus pembunuhan mahasiswi ULM berinisial ZD, menuntut keadilan bagi korban.

Irma, korban lakalantas di Makassar, alami trauma psikis dan kesulitan finansial pasca kecelakaan, sementara keluarga juga diteror pelaku, menambah beban berat.

Kasus pencabulan di Manggarai Barat memasuki babak baru. Polisi telah menetapkan AJ (44) sebagai tersangka atas dugaan menyetubuhi keponakannya sendiri hingga hamil, memicu pertanyaan besar.

Komnas HAM RI Perwakilan Papua berhasil meminta keterangan dua oknum anggota TNI yang menjadi tersangka kasus 'Penembakan Oknum TNI Papua' di Jayapura dan Keerom. Apa yang terungkap dari pemeriksaan ini?

Polres Jember serius mengusut tuntas kasus kekerasan seksual mahasiswi di Balung, memastikan pelaku segera ditangkap dan korban mendapat perlindungan penuh. Mengapa kasus ini sempat mandek di Polsek?