Kabut Asap Kalimantan

Kapolda menyampaikan bahwa dalam mengantisipasi Karhutla di wilayah Kalteng diperlukan kesiapsiagaan baik personel maupun sarana prasarana serta meningkatkan kolaborasi dan kerja sama yang baik dengan stakeholder terkait

Hal itu diketahui setelah petugas kebakaran itu melakukan pemeriksaan.

Tidak ada kebakaran lahan di Kota Pontianak, tetapi asap kiriman dari daerah lain kembali menyelimuti udara di Pontianak dan sekitarnya.

Di kesempatan yang sama, Pangdam Subiyanto menegaskan, Karhutla yang membakar Cagar Alam Kersik Luway sebagai habitat anggrek langka di kabupaten Kutai Barat, sudah berhasil dipadamkan.

Curah hujan di Kalbar tidak sebanding dengan di Kalteng, hanya 15 juta meter kubik. Sehingga wilayah Kalteng masih diselimuti asap.

Kebakaran hutan dan lahan menghabisi kawasan Sekolaq Darat, di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Api semakin meluas ke Cagar Alam Kersik Luway. Habitat tanaman anggrek langka di dunia pun ikut musnah.

Dua bulan terakhir, warga Palangka Raya, di Kalimantan Tengah, dikepung kabut asap akibat Karhutla. Sebagian warga memilih keluar Kalimantan Tengah sementara waktu. Tujuannya mencari udara segar. Namun hari ini, pekatnya kabut asap perlahan mulai menipis.

Hujan mulai mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Pulau Pisau dan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Hal ini setelah penerapan teknologi modifikasi cuaca untuk mengatasi kebakaran hutan dan kabut asap.

Tiga tersangka pembakaran lahan di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur dimasukkan ke dalam sel Polres Kutai Barat. Ketiganya ditangkap Kamis (19/9) kemarin. Di lokasi pertama, lahan terbakar seluas dua hektare di kawasan Simpang Raya. Di lokasi itu, ditangkap dua pembakar, Taji dan Indan.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mengoperasikan mobil oksigen agar bisa digunakan warganya yang terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Dua mobil oksigen difungsikan untuk memenuhi kebutuhan udara bersih.

Sementara itu, dari pantauan BMKG Supadio Pontianak, ISPU (indeks standar pencemaran udara) di Kota Pontianak dan sekitarnya masuk kategori berbahaya bagi kesehatan manusia.

Hal senada juga diakui oleh Bandi, salah seorang warga Pontianak. "Meskipun sudah menggunakan masker (penutup mulut dan hidung) udara terasa pengap sehingga susah untuk bernapas," ujarnya.

PT Dinamika Multi Perkasa yang merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Desa Kenepai, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, disegel polisi terkait kebakaran hutan dan lahan.

Saat ini TNI, Polri, pemerintah daerah dan masyarakat Kalimantan Tengah, bahu-membahu menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, tidak terkecuali di Kotawaringin Timur.

Lahan sawit yang terbakar seluas 5 hektare ini dalam proses penyelidikan Satreskrim Polres Mempawah. Lahan yang terbakar telah disegel disaksikan oleh Wakil Bupati Mempawah, Kapolres Mempawah, Dandim 1201 Mempawah, Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan Kab. Mempawah, dan Kepala BPBD Kab. Mempawah.

Bandara APT Pranoto, sebelumnya 3 hari tanpa ada penerbangan satupun, akibat kepungan kabut asap yang menurunkan visibility. Jarak pandang bergerak fluktuatif naik dan turun.

72 kasus kebakaran hutan dan lahan saat ini dalam proses pemeriksaan di jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Kapolda Kalbar Irjen (Pol) Didi Haryono menuturkan, dari angka tersebut, 19 kasus melibatkan korporasi sedangkan sisanya perorangan.

Kondisi indeks standar pencemaran udara (ISPU) di Kota Pontianak, Kalimantan Barat sudah masuk kategori tidak sehat hingga saat tidak sehat. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menuturkan, kondisi ini disebabkan oleh kabut asap.

Kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, tidak hanya berdampak bagi penerbangan menuju dan dari Bandara Kalimarau, namun juga meningkatkan angka penderita Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) lebih 1.000 orang dalam 2 pekan.

Kebakaran lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan telah menimbulkan kabut asap hingga ke wilayah Malaysia dan Singapura. Menanggapi hal ini, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan perlunya mengesahkan undang-undang untuk memaksa perusahaan sawit asal Malaysia bertanggung jawab.