Anda pasti pernah mendengar jenis Usaha Kecil Menengah diperbincangkan dalam masyarakat. Berikut informasi selengkapnya tentang Usaha Kecil Menengah yang perlu Anda ketahui, mengutip dari berbagai sumber.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, pemerintah akan tetap melanjutkan program bantuan sosial untuk UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Presiden Jokowi dalam rapat peripurna beberapa waktu lalu.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyebut bahwa struktur ekonomi di Indonesia itu 99 persen lebih berasal dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dari jumlah itu, total penyerapan tenaga kerja mencapai 97 persen dan share terhadap PDB-nya 60 persen.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menanggapi polemik atas pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pada tataran masyarakat. Khususnya terkait isu UU kontroversial tersebut akan menciptakan liberalisasi investasi untuk menyingkirkan UMKM domestik.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, bahwa implementasi Undang-Undang Cipta Kerja akan memberikan akses kemudahan perizinan bagi pelaku Koperasi dan UMKM domestik. Salah satunya terkait penyederhanaan Nomor Izin Berusaha (NIB).

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah berkali-kali menghadapi berbagai situasi krisis seperti masa pandemi Covid-19 saat ini. Pengalaman tersebut membuat para pelaku usaha kecil tersebut dapat cepat banting setir melakukan perubahan bisnis.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, realisasi Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk usaha mikro sebesar Rp 2,4 juta per 6 Oktober sudah terealisasi 100 persen.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki meminta kepada Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Perdagangan untuk memberhentikan izin-izin produk impor ke Indonesia. Hal ini untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Teten mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan Belanda untuk mengembangkan model korporasi pertanian yang dapat dijadikan model bisnis koperasi di Tanah Air.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, Indonesia memiliki market pasar yang cukup besar yaitu 260 juta. Namun hingga kini, Indonesia masih memiliki masalah tata niaga yang belum baik.

Pemerintah menggelar program Pahlawan Digital Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memberi apresiasi kepada para inovator digital UMKM. Sejak dibuka pada 12 September 2020 lalu, program ini telah diminati oleh 126 pendaftar, dan sebanyak 30 inovator terpilih menjadi inovator pahlawan digital.

Deputi Bidang Pengawasan KemenkopUKM, Ahmad Zabadi mengatakan, pertimbangan KemenkopUKM memperjuangkan dibentuknya LPS Koperasi, bukan hanya alasan sebagai jaring pengaman semata namun juga dapat memfasilitasi koperasi yang kesulitan likuiditas.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergitas Program dan Kebijakan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi (UMKMK).

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus dijaga agar tidak makin terpuruk di tengah pandemi Covid-19. Mengingat, sektor ini menyerap 97 persen tenaga kerja sehingga jika UMKM terganggu, angka pengangguran akan bertambah.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menegaskan pentingnya gerakan Bangga Buatan Indonesia untuk mendorong peningkatan permintaan produk usaha kecil menengah (UMKM) di sektor ekonomi kreatif, khususnya di tengah pandemi covid-19.

Menurut Teten, dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), KemenkopUKM telah menjalankan program gerakan belanja di warung tetangga untuk memperkuat warung tradisional yang mengalami kesulitan bersaing dengan jaringan ritel modern.

Menurut MenkopUKM, ruang lingkup kesepakatan ini meliputi pendampingan dan pengembangan SDM, penyediaan bahan baku, logistik, dan pemasaran melalui digital platform, dalam hal pengembangan dan pembinaan KUMKM.

Bagi Teten, dengan memperkuat koperasinya, beberapa masalah seperti modal kerja nelayan, pengolahan ikan hasil tangkap, memperbaharui kapal, sampai menambah armada kapal, bisa segera terselesaikan.