Izin Pertambangan Rakyat

Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memacu pemenuhan administrasi bagi pemohon Izin Pertambangan Rakyat Gorontalo, dengan target realisasi pada April 2026, demi kepastian hukum dan kesejahteraan.

Polda Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Gorontalo gencar melakukan penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayahnya, sebagai tindak lanjut instruksi Forkopimda untuk mendorong legalitas pertambangan dan menata aktivitas ilegal.

Polda Banten serius tangani pertambangan ilegal dengan mendorong Legalisasi Pertambangan Rakyat (WPR). Ini solusi komprehensif bagi masyarakat penambang di Banten.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan implementasi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang dan menghentikan praktik penambangan ilegal.

Kapolda Papua Barat memberikan batas waktu lima hari bagi penambang ilegal Manokwari di Distrik Wasirawi untuk menghentikan seluruh aktivitas. Apa yang akan terjadi setelah tenggat waktu berakhir?