Isu Politik Uang Munas Golkar

MKGR akan bertemu langsung dengan Airlangga untuk menyampaikan aspirasi itu

Diduga ada upaya menggiring proses pemilihan calon ketua umum Golkar melalui sistem aklamasi.

"Itu salah satu kerja keras kami, bukan ujug-ujug dapat dukungan," ucap Nurul Arifin

SMS tersebut berisi bahwa siapapun yang berani menyatakan sikap mendukung Novanto akan diguyur uang Rp 3 miliar.

"Saya tidak tahu batasannya etik itu," kata JK.

Syahrul justru berkomentar Golkar mengambil langkah maju dengan meloloskan dirinya tanpa menyetor uang.

Apapun alasannya penyetoran uang dalam munaslub hanya memperburuk citra pemimpin itu sendiri.

Dua kandidat bakal calon ketua umum Golkar tak lolos verifikasi karena tak mau bayar Rp 1 miliar.

Mahyudin mengaku membayar uang tersebut sebagai ketaatan kader terhadap AD/ART.

Panitia mempertimbangkan ulang aturan itu dan menunggu konsultasi dengan KPK.

Baru Syahrul yang keberatan dengan syarat setor Rp 1 M buat jadi caketum Golkar.

"Saya akan menyumbang‎," kata Mahyudin.

Panitia Munaslub gandeng KPK soal syarat caketum Golkar setor Rp 1 miliar.

Idrus menegaskan, dalam AD/ART Partai Golkar secara jelas tertulis adanya iuran yang wajib disetorkan kepada partai.

Meski diklaim baru wacana, reaksi protes muncul dari para elite Golkar yang berniat mencalonkan diri di Munaslub

Golkar ingin hilangkan tradisi transaksional dalam pemilihan calon ketua umum di Munaslub.

"Kalaupun ada partisipasi, jumlahnya tidak boleh lebih dari 50 persen dari biaya total penyelenggaraan."

Isu itu merupakan aspirasi dari sebagian kader, yang peduli terhadap pencegahan upaya politik uang dalam Munas Golkar.

Wacana setoran duit bagi setiap calon ketua umum tersebut belum diputuskan secara final di panitia Munaslub.

"Kalau Rp 1 miliar wajar, itu uang partisipasi," kata Mahyudin.