Ironi Guru Honorer

Junimart menjelaskan bahwa pengalihan atau pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK oleh pemerintah pada tahun 2023 tidak hanya mengakomodir 2.360.363 tenaga honorer yang terdata dalam data base Kemenpan RB saja.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah masih menunggu finalisasi pengusulan guru honorer untuk diangkat sebagai guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dari kabupaten/kota maupun provinsi.

Azwar membeberkan per 1 Mei 2023, usulan formasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diterima sebanyak 266.560 formasi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB.) Abdullah Azwar Anas menegaskan penyelesaian penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara atau tenaga honorer dilakukan dengan sejumlah prinsip.

Nunuk juga menjelaskan bahwa terdapat 3.043 pelamar berstatus P1 yang tahun ini belum berkesempatan mendapatkan penempatan berdasarkan surat pengumuman Dirjen GTK.

Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas menyatakan, saat ini sejumlah opsi alternatif sedang dibahas bersama DPR, DPD, dan asosiasi pemerintah daerah pada semua tingkatan, mulai gubernur hingga bupati/walikota.

Terkait isu penghapusan tenaga honorer, Bima menyatakan keputusan tersebut masih belum difinalisasi. Artinya, masih ada kemungkinan tenaga honorer tidak dihapus.

Ketua Forum Pegawai Honorer (Forgans) Papua, Anro.M.S. Lamongi meminta Presiden Jokowi untuk mengambil langkah pasti mengangkat ribuan honorer jadi PNS. Terutama untuk honorer yang bekerja di Kementerian PUPR.

Walaupun hanya digaji Rp500.000 per bulan, Aulia tak pantang menyerah demi mengejar impiannya menjadi seorang guru.

Warga Desa Muara Kulam, Rawas Ulu, Musi Rawas, Sumatera Selatan menjadi saksi. Guru pahlawan tanpa tanda jasa benar adanya. Rudi namanya, seorang guru honorer.

Setiap hari, ada tantangan tersendiri baginya untuk mengajar. Dia berjalan kaki puluhan kilometer.

Puluhan guru tidak tetap (GTT) mewakili ribuan GTT di Kabupaten Tulungagung, meminta supaya diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) atau aparatur sipil negara. Mereka ingin jerih payahnya bekerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Ruhyat mendorong agar Pemkab Bogor kembali membuka formasi PPPK di tahun 2022, sehingga guru honor yang sudah lulus tes di tahun 2021 bisa diangkat menjadi PPPK.

Ada beberapa guru di Kabupaten Garut yang sudah mengabdi selama 30 tahun namun gaji yang mereka terima masih jauh dari kata layak. Pemkab Garut lakukan ini.

Ditemani sang istri, ia rela bergegas ke kediaman sang murid, mengajaknya untuk kembali bersekolah.

Menyikapi ribuan tenaga honorer, pihaknya akan melakukan rapat pimpinan untuk mengusulkan kebijakan-kebijakan lokal guna mengatasi tenaga honorer yang belum masuk ke PPPK atau PNS di tahun 2023 masih bisa dipekerjakan.

Kementerian Keuangan telah sendiri telah menerbitkan aturan mengenai besaran gaji para pegawai non PNS yang berada di instansi pemerintah yakni Kementerian/Lembaga (K/L). Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

Plt Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, menjabarkan secara sederhana soal alasan menghilangkan tenaga honorer. Dia coba mengibaratkan suatu instansi sebagai sebuah perusahaan.

Seorang guru wanita membawa ibunya yang sakit stroke ke sekolah dasar tempatnya bekerja. Hal itu dilakukannya lantaran tidak ada yang menjaga sang ibu di rumah.

Seperti baru-baru ini, viral seorang guru wanita adu mulut dengan seorang debt collector (DC) pinjol. DC masuk ke sekolah dan menagih, hingga suasana kian memanas.