Inspektorat
-
News •Pemkot Bengkulu Selidiki Dugaan Penyalahgunaan Data SPMB 2026 oleh Lurah, Bansos Warga TerdampakPemerintah Kota Bengkulu menginvestigasi dugaan penyalahgunaan data SPMB 2026 yang melibatkan seorang lurah, memicu terhentinya bantuan sosial warga. Kasus ini menyoroti integritas ASN.
-
News •Kejari Lombok Tengah Dorong Transparansi Anggaran Desa Melalui Papan Informasi MasifKejaksaan Negeri Lombok Tengah gencar mendorong **transparansi anggaran desa** melalui pemasangan papan informasi masif, menunjukkan komitmen terhadap tata kelola bersih dan akuntabel demi kepercayaan masyarakat.
-
News •Pemberhentian Kepala Desa: Dua Kades Situbondo Terancam Sanksi TegasDua Kepala Desa di Situbondo menghadapi ancaman pemberhentian sementara setelah gagal menindaklanjuti temuan Inspektorat terkait penggunaan dana desa, menyoroti penegakan regulasi daerah terkait **Pemberhentian Kepala Desa**.
-
News •Investigasi Dugaan Jual Beli Jabatan Bogor: 14 ASN Diperiksa InspektoratPemerintah Kabupaten Bogor serius tangani dugaan jual beli jabatan. Inspektorat telah memeriksa 14 ASN dan menargetkan hasil investigasi segera diumumkan untuk menjaga integritas pengelolaan ASN.
-
News •Pemkab Lombok Tengah Tingkatkan Pengelolaan Dana BOS untuk Akuntabilitas dan Kepatuhan AturanPemerintah Kabupaten Lombok Tengah intensifkan pembinaan pengelolaan dana BOS bagi kepala sekolah dan bendahara guna memastikan pemanfaatan anggaran sesuai aturan dan persiapan audit BPK.
-
News •Bupati Bogor Perintahkan Inspektorat Laporkan Dugaan Jual Beli Jabatan ASN Bogor ke PolisiBupati Bogor Rudy Susmanto meminta Inspektorat Kabupaten Bogor segera melaporkan dugaan praktik Jual Beli Jabatan ASN Bogor ke pihak kepolisian agar kasus tidak berhenti di ranah administratif.
-
Politik •Bupati Malang Tegaskan Pengawasan Kinerja ASN WFH oleh Inspektorat dan BKPSDMPemerintah Kabupaten Malang telah memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang non-pelayanan. Bupati Malang M. Sanusi menegaskan pengawasan kinerja ASN WFH akan dilakukan ketat oleh Inspektorat dan BKPSDM Kabupat
-
News •Pemprov Tegas: Wujudkan Birokrasi Bersih Bengkulu, Usut Tuntas Isu Jual Beli JabatanPemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen penuh mewujudkan Birokrasi Bersih Bengkulu. Penyelidikan intensif dilakukan terkait isu dugaan pungutan dalam pengisian jabatan yang mencuat di beberapa OPD, memastikan tidak ada toleransi bagi pelanggar.
-
News •Cegah Pemotongan Bansos, Program Betik Lampung Selatan Siap Kawal Hak MasyarakatBupati Lamsel luncurkan Program Betik Lampung Selatan, sebuah inisiatif untuk memastikan penyaluran bansos bebas potongan ilegal dan korupsi, demi hak penuh masyarakat.
-
News •Pemkab Aceh Barat Beri Ultimatum Keras: 50 Kades Wajib Kembalikan Dana Desa Rp40,9 Miliar atau DipecatPemerintah Kabupaten Aceh Barat mengeluarkan ultimatum tegas kepada 50 kepala desa untuk segera mengembalikan temuan dana desa senilai Rp40,9 miliar, atau terancam diberhentikan per 1 April 2026. Ultimatum Pengembalian Dana Desa Aceh Barat ini menjadi sor
-
News •Oknum ASN Terancam Sanksi Disiplin atas Dugaan Penebangan Pohon Ilegal di Kebayoran LamaSeorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta Selatan terancam sanksi disiplin berat setelah diduga terlibat dalam kasus penebangan pohon ilegal di Kebayoran Lama, memicu penyelidikan serius oleh Dinas Bina Marga DKI dan Inspektorat.
-
News •Oknum ASN Terancam Sanksi Disiplin atas Dugaan Penebangan Pohon Ilegal di Kebayoran LamaSeorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta Selatan terancam sanksi disiplin berat setelah diduga terlibat dalam kasus penebangan pohon ilegal di Kebayoran Lama, memicu penyelidikan serius oleh Dinas Bina Marga DKI dan Inspektorat.
-
News •Oknum ASN Terancam Sanksi Disiplin atas Dugaan Penebangan Pohon Ilegal di Kebayoran LamaSeorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta Selatan terancam sanksi disiplin berat setelah diduga terlibat dalam kasus penebangan pohon ilegal di Kebayoran Lama, memicu penyelidikan serius oleh Dinas Bina Marga DKI dan Inspektorat.
-
News •Bupati Lombok Timur Tegaskan Audit Desa Bermasalah, Jamin Transparansi Pengelolaan AnggaranBupati Lombok Timur, Haerul Warisin, meminta Inspektorat segera melakukan audit desa bermasalah. Langkah ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa.
-
News •Wali Kota Banjarbaru Perintahkan Inspektorat Selidiki Dugaan Penggelapan Dana Dinkes Banjarbaru Rp2,6 MiliarWali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby merespons cepat isu dugaan Penggelapan Dana Dinkes Banjarbaru sebesar Rp2,6 miliar, memerintahkan Inspektorat untuk menyelidiki tuntas kasus ini.
-
News •Terungkap! Inspektorat Lombok Barat Buka Layanan Pengaduan Honorer Non-Database, Apa Tujuannya?Inspektorat Lombok Barat resmi membuka layanan pengaduan khusus bagi honorer non-database yang mengalami pungutan liar. Laporkan sekarang dan bantu wujudkan pemerintahan bersih!
-
News •Tahukah Anda? Pemprov Gorontalo Lanjutkan Penilaian Desa Antikorupsi di Tiga Desa Unggulan!Pemprov Gorontalo serius melanjutkan penilaian Desa Antikorupsi di tiga desa percontohan. Simak bagaimana upaya mereka mewujudkan pemerintahan bersih dan transparan bagi masyarakat.
-
News •Terungkap! 56 Desa di Rejang Lebong Selesai Diaudit, Bagaimana Penggunaan Dana Desa Rp162 Miliar?Inspektorat Daerah Rejang Lebong tengah mengaudit penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp162 miliar di 122 desa, dengan 56 desa telah rampung diaudit.
-
Politik •Predikat Baik Evaluasi AKIP Palangka Raya: Ternyata Masih Ada PR Besar di Balik Capaian Positif IniPemkot Palangka Raya meraih predikat baik dalam Evaluasi AKIP Palangka Raya 2024 dari KemenPAN-RB. Namun, di balik capaian positif ini, masih ada pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.