I Nyoman Dhamantara
-
News •Pelaporan Transaksi Mencurigakan ke PPATK jadi Fakta Meringankan Nyoman DhamantraDi persidangan sebelumnya, jaksa menuntut hakim agar menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan kepada Nyoman Dhamantra.
-
News •Kasus Suap Impor Bawang Putih, Politisi PDIP Nyoman Dhamantra Dituntut 10 Tahun BuiTak hanya pidana penjara, Jaksa juga menuntut agar Nyoman dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok.
-
6News •Ekspresi I Nyoman Dhamantra Didakwa Terima Suap Rp 3,5 MiliarEkspresi I Nyoman Dhamantra Didakwa Terima Suap Rp 3,5 Miliar. JPU KPK mendakwa I Nyoman Dhamantra menerima suap Rp 3,5 miliar dalam pengurusan impor bawang putih.
-
News •Kasus Suap Impor Bawang Putih, I Nyoman Dhamantra Segera DisidangSelain I Nyoman, penyidik juga merampungkan berkas dua tersangka lainnya dalam kasus ini, yakni Mirawati Basri (MBS) selaku orang kepercayaan Nyoman dan Elviyanto (ELV) orang dekat Nyoman.
-
News •Kasus Suap Impor Bawang Putih, KPK Periksa Sekjen DPRTim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar dalam kasus dugaan suap pengurusan izin impor bawang putih tahun anggaran 2019.
-
News •Hakim Tunggal PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan I Nyoman DhamantraDalam sidang tersebut, menurut Hakim Tunggal Krisnugroho penetapan tersangka yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Nyoman sudah sesuai aturan.
-
News •Praperadilan Nyoman, Saksi Ahli Nilai Berdasarkan UU Baru KPK Tak Berwenang MenahanPraperadilan Nyoman, Saksi Ahli Nilai Berdasarkan UU Baru KPK Tak Berwenang Menahan. Ia menjelaskan, status penyidik dan penuntut umum sudah tidak lagi melekat oleh pimpinan KPK atas berlakunya perubahan UU KPK. Bahkan, regulasi baru itu menegaskan lembaga antirasuah sudah masuk dalam lembaga eksekutif.
-
News •Sidang Praperadilan Nyoman, Saksi Ahli Sebut OTT Tak Diatur di KUHPDalam sidang tersebut, Abdul menjelaskan, Operasi Tangkap Tangan (OTT) tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurutnya, untuk menerapkan strategi menangkap seseorang melalui operasi senyap itu merupakan perkembangan lembaga penegak hukum.
-
News •KPK Miris, Izin Impor Kebutuhan Masyarakat Jadi Bancakan Anggota DPRKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan suap impor bawang putih. Tak tanggung-tanggung, dalam impor tersebut anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra meminta fee Rp3,6 miliar dan Rp1.700 hingga Rp1.800 dari setiap kilogram. Permintaan fee untuk mengurus surat persetujuan impor (SPI)
-
News •PDIP Pastikan Pecat Nyoman Dhamantra yang Jadi Tersangka Suap Izin Impor Bawang PutihKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersikap tegas dengan memecat I Nyoman Dhamantra dari keanggotaan partai, setelah yang bersangkutan ditangkap KPK atas kasus korupsi.
-
News •Suap Izin Impor Bawang Putih, KPK Tahan Anggota DPR PDIP Nyoman DhamantraKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Dhamantra. Penahanan dilakukan usai pemeriksaan intensif pasca-terjaring operasi tangkap tangan (OTT).