Hukum Ketenagakerjaan

Setelah dua dekade, DPR resmi menetapkan RUU PPRT sebagai usul inisiatif. Langkah krusial ini membuka jalan bagi pengesahan RUU PPRT, mengakhiri kerentanan jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR dan pemerintah bekerja keras merampungkan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru demi keadilan semua pihak, ditargetkan rampung Oktober 2026.

Polresta Barelang telah melimpahkan berkas perkara tahap satu kasus kecelakaan kerja PT ASL Shipyard Indonesia yang menewaskan 14 pekerja ke Kejaksaan, melibatkan tujuh tersangka manajerial. Kasus ini menarik perhatian publik dan menjadi sorotan.

Disnaker Bangkalan mendesak pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendaftarkan pekerja dapur mereka ke Jamsostek, menegaskan pentingnya perlindungan dan kepatuhan hukum bagi Pekerja Dapur MBG.

Dinas Tenaga Kerja Biak Numfor menegaskan Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan bagi badan usaha dengan 10+ karyawan, atau terancam sanksi berat. Lindungi pekerja Anda sekarang!

DPR prioritaskan pembahasan RUU Ketenagakerjaan untuk ekosistem kerja yang lebih adil dan inklusif. Apa saja poin krusial yang akan dibahas demi pekerja dan kepastian usaha?

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mendesak pengesahan RUU PPRT demi kepastian hukum dan jaminan sosial bagi 4,2 juta pekerja rumah tangga. Mengapa RUU ini sangat mendesak?