Hukum Ketenagakerjaan

Tim Anti-Pungli Ketenagakerjaan Serang gencar menggandeng perusahaan untuk memastikan rekrutmen bebas calo. Tujuannya melindungi pencari kerja dan integritas perusahaan.

Badan Legislasi DPR RI membeberkan 12 poin krusial dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang disepakati, menjanjikan perlindungan komprehensif.

Badan Legislasi DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk dibawa ke rapat paripurna, menandai langkah maju dalam perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga.

Pemerintah Kabupaten Serang gencar sosialisasikan prosedur resmi menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk memberikan perlindungan PMI secara maksimal dan mencegah kasus non-prosedural yang berisiko tinggi.

Setelah dua dekade, DPR resmi menetapkan RUU PPRT sebagai usul inisiatif. Langkah krusial ini membuka jalan bagi pengesahan RUU PPRT, mengakhiri kerentanan jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia.

BPJS Ketenagakerjaan Banten bersinergi dengan Kejaksaan Tinggi Banten untuk meningkatkan kepatuhan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, memastikan perlindungan bagi pekerja.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak percepatan pengesahan RUU PPRT sebagai perisai perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga dari ancaman krisis ekonomi global yang mulai terasa dampaknya di dalam negeri.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR dan pemerintah bekerja keras merampungkan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru demi keadilan semua pihak, ditargetkan rampung Oktober 2026.

Polresta Barelang telah melimpahkan berkas perkara tahap satu kasus kecelakaan kerja PT ASL Shipyard Indonesia yang menewaskan 14 pekerja ke Kejaksaan, melibatkan tujuh tersangka manajerial. Kasus ini menarik perhatian publik dan menjadi sorotan.

Disnaker Bangkalan mendesak pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendaftarkan pekerja dapur mereka ke Jamsostek, menegaskan pentingnya perlindungan dan kepatuhan hukum bagi Pekerja Dapur MBG.

Dinas Tenaga Kerja Biak Numfor menegaskan Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan bagi badan usaha dengan 10+ karyawan, atau terancam sanksi berat. Lindungi pekerja Anda sekarang!

DPR prioritaskan pembahasan RUU Ketenagakerjaan untuk ekosistem kerja yang lebih adil dan inklusif. Apa saja poin krusial yang akan dibahas demi pekerja dan kepastian usaha?

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mendesak pengesahan RUU PPRT demi kepastian hukum dan jaminan sosial bagi 4,2 juta pekerja rumah tangga. Mengapa RUU ini sangat mendesak?