hukum administrasi
-
News •Putusan MK dan Komitmen Presiden Prabowo Tegaskan Keberlanjutan IKNPutusan MK No. 71/PUU-XXIV/2026 menegaskan pemindahan ibu kota ke IKN bergantung pada Keputusan Presiden, memperkuat komitmen keberlanjutan IKN di bawah Presiden Prabowo.
-
News •Pakar Unsoed: Prinsip Resiprokal Perkuat Sistem Merit Polri, Jamin Kompetensi Jabatan
Pakar hukum administrasi kepegawaian Unsoed menilai usulan prinsip resiprokal dalam RUU Polri dapat memperkuat sistem merit dan pengisian jabatan berbasis kompetensi, menciptakan keseimbangan kinerja antarinstansi.
-
News •Banding Pemkot Semarang PDAM: Upaya Hukum Jaga Stabilitas dan Pelayanan Publik
Pemerintah Kota Semarang mengajukan banding putusan PTUN terkait sengketa direksi PDAM Tirta Moedal, menegaskan komitmen menjaga stabilitas perusahaan dan pelayanan publik. Langkah ini diambil demi kepastian hukum dan menjamin operasional PDAM tetap berja
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8606104/original/067243300_1782584215-100036.389-6-raperbup-cilacap-harmonisasi-kemenkumham-jateng-kunci-tata-kelola-daerah-efektif-1.jpg)
News •6 Raperbup Cilacap Harmonisasi Kemenkumham Jateng: Kunci Tata Kelola Daerah EfektifKemenkumham Jateng gelar harmonisasi 6 Raperbup Cilacap, memastikan keselarasan dan kepastian hukum demi tata kelola daerah yang efektif. Apa saja Raperbup yang dibahas?
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8583373/original/078364200_1782545309-090046.410-heboh-pelantikan-irnadi-kusuma-pemprov-ntb-pastikan-sudah-sesuai-aturan-pernah-tersandung-hukum-lho-1.jpg)
Politik •Heboh Pelantikan Irnadi Kusuma: Pemprov NTB Pastikan Sudah Sesuai Aturan, Pernah Tersandung Hukum Lho!Polemik Pelantikan Irnadi Kusuma sebagai Kepala DPMPTSP NTB terus bergulir, namun Pemprov NTB menegaskan prosesnya sudah sesuai aturan, meski sang pejabat pernah terjerat kasus pidana. Simak penjelasannya!
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/8566353/original/090011600_1782516686-190110.788-tahukah-anda-pakar-dorong-penyederhanaan-birokrasi-perampasan-aset-koruptor-demi-selamatkan-kekayaan-negara-1.jpg)
News •Tahukah Anda? Pakar Dorong Penyederhanaan Birokrasi Perampasan Aset Koruptor Demi Selamatkan Kekayaan NegaraProfesor Jawade Hafidz dari Unissula menekankan urgensi Penyederhanaan Birokrasi Perampasan Aset pelaku korupsi. Bagaimana langkah ini bisa mempercepat pengembalian aset negara?