Honorer K2

Koordinator Perkumpulan Honorer K2 Indonesia Nunik Nugroho meminta agar seluruh tenaga honorer bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dia berharap pengangkatan itu tanpa perlu melewati tes akademik.

Karenanya, kata dia, atas dasar dua ketakutan itu, tenaga-tenaga honorer siap dan rela melakukan apa saja yang diperintahkan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menyebut terdapat 4 jenis peserta yang berhak untuk mendaftar pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru. Salah satunya Guru Tenaga Honorer Kategori II (THK II).

Pemerintah resmi mengumumkan seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2021. Hal ini merujuk pada jumlah kebutuhan tenaga pengajar yang terus menurun tiap tahunnya. Sementara, jumlah peserta didik terus bertambah.

Pemerintah membeberkan adanya peluang bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2021. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Dwi Wahyu Atmaji, membenarkan hal tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, menyebut keberadaan tenaga honorer di pemerintah pusat akan dihapus pada 2023. Kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nonor 49 Tahun 2019, di mana tenaga honorer diberi masa transisi selama 5 tahun terhitung sejak 2018.

Satu persatu kawannya mulai meninggalkannya. Mereka kebanyakan diputus kontrak oleh Biro Umum DKI Jakarta. Bapak dua anak ini mengaku, PHL sudah menjadi pilihan terakhir dari semua usahanya selama ini. Tak mau berpaling apalagi berpindah hati.

Hujan makin lebat malam itu. Bagian ruangan yang bocor ditadahi dengan ceret. Diiringi suara gemericik air hujan, Andri berbagi cerita. Pimpinannya mengetahui aktivitas mereka menginap di gudang Balai Kota DKI.

"Tenaga honorer daerah itu jangan dijanjikan jadi pegawai negeri. Kan jadi beban pusat nantinya termasuk pensiunnya," ucap Tjahjo.

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah sepakat menghapus tenaga honorer. Penghapusan ini diperlukan untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM) berkeahlian.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) memberikan waktu 5 tahun untuk para tenaga honorer K2 (THK2) untuk mengikuti seleksi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk menghapus tenaga honorer secara bertahap.

Kini, Agung bertugas di Kantor Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Di sana, ia ditugaskan untuk memeriksa beberapa titik-titik genangan yang berdampak banjir.

Ia menambahkan, dari informasi yang diperoleh aktivitas PPSU pada Selasa (10/12) ada tes lapangan. Namun tes yang dimaksud bukan aksi berendam di got seperti yang terekam dalam video kemudian viral.

Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra itu juga mengingatkan agar inspektorat harus teliti melihat kejadian tersebut sebelum menentukan keputusan.

Pemerintah Provinsi Banten hanya akan menerima 2.000 pegawai honorer pada penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 mendatang. Sebanyak 4.215 pegawai honorer di lingkungan Pemprov Banten terancam dirumahkan.

Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan dengan Tenaga Pegawai Harian Lepas (TPHL) di Gor Jatidiri, Semarang, Minggu (3/2). Dalam pertemuan tersebut 17 ribu TPHL meminta agar diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bagi para tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi PPPK tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai merit sistem. Ini karena seleksi berbasis merit adalah prasyarat dasar dalam rekrutmen PNS.

Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen P3K. Dengan adanya PP ini, guru honorer K2 (kategori dua) dan non kategori berusia di atas 35 tahun yang tidak lulus dalam tes CPNS bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah.

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Didi Supriyadi, angkat suara mengenai kesejahteraan tenaga guru honorer yang kurang mendapatkan perhatian Pemerintah. Padahal guru honorer ini telah melakukan berbagai cara untuk memperjuangkan haknya.

Menurut mantan Panglima TNI ini, pemerintah sudah menyiapkan solusi untuk mengkoordinir para guru honorer, khususnya mengenai gaji mereka. Satu di antaranya yaitu dengan menjadikan para pekerja honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).