harga beras Bulog

Adapun puncak panen raya diprediksi terjadi pada Maret 2025, bertepatan dengan musim Ramadan dan Lebaran.

Program Makmur memiliki potensi yang cukup besar, dengan luas yang sudah hampir mencapai 300.000 hektare, dengan 100.180,44 hektare untuk tanaman padi.

Setidaknya ada dua manfaat dari distribusi bantuan pangan beras.

Selain Bulog, Jokowi juga mendorong ekspansi PT Pertamina (Persero) ekspansi ke Brasil. Dengan tujuan untuk mendapat tebu sebagai bahan bioetanol.

Hal ini juga bertujuan untuk mensejahterakan petani melalui pembelian harga pangan pokok yang terjaga dengan baik.

Kebutuhan beras hingga Juni sudah terpenuhi. Untuk enam bulan ke depan menurut Bayu stok sudah aman.

Badan Urusan Logistik (Bulog) menyatakan kenaikan harga beras terjadi akibat defisit di sejumlah sentra produksi.

Para pedagang beras mengungkap harga beras di pasaran mengalami kenaikan rata-rata Rp 2000.

Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

Dirut Bulog menyampaikan bahwa beras yang didistribusikan Perum Bulog tidak terlibat dalam kegiatan politik apapun.

Upaya Bulog untuk mendatangkan impor beras kali ini akan jauh lebih mudah dibandingkan tahun sebelumnya.

"Itu beras SPHP kualitasnya tidak beda dengan beras premium. Itu yang perlu kita sosialisasikan," kata Wamen BUMN.

Bayu memastikan jumlah CBP sangat aman untuk kebutuhan penyaluran bantuan sosial (bansos). Bahkan, mampu menjaga stabilitas harga beras di tahun 2024.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi tengah berkunjung ke India untuk menjajaki kerja sama impor beras.

Untuk stok cadangan beras pemerintah (CBP), saat ini Bulog sudah menguasai sekitar 1,4 juta ton.

Kenaikan ini terjadi karena harga beras Bulog sudah dinaikkan menjadi Rp10.900 per Kg, dari harga eceran tertinggi (HET) sebelumnya Rp9.450 per Kg.

Sri Mulyani menilai seharusnya proses audit oleh BPKP tidak menemui kendala. Mengingat, pengunaan anggaran oleh Bulog maupun Bapanas telah sesuai mekanisme.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan pemerintah masih memiliki utang kepada sebesar Rp2,6 triliun yang belum dibayar sejak 2020.

Selain untuk meredam kenaikan harga, beras Bantuan Pangan ini juga dapat memberikan akses kepada keluarga penerima manfaat.

Jangan hanya minta maaf lalu selesai. Kasus Ini harus ditindaklanjuti secara hukum.