Gus Nur

Pihak Gus Nur menolak alasan Jaksa Agung yang tidak mengabulkan permohonan ganti ruginya.

Kuasa Hukum Gus Nur, Muhammad Taufiq mengatakan, kliennya merasa dirugikan karena dipenjara sebagai fasilitator Bambang Tri atas tuduhan ijazah Joko Widodo palsu.

Gugatan tersebut telah terdaftar di Pengadilan Negeri Surakarta dengan nomor 14/Pid.Pra/2026/PN Skt pada 1 September 2026.

Sugi Nur Raharja alias Gus Nur bebas dari penjara Rutan Bareskrim Polri. Dia selesai menjalani hukuman 10 bulan penjara atas kasus pencemaran nama baik dalam wawancaranya dengan Refly Harun.

Sidang pembacaan nota pembelaan atau pleidoi terdakwa kasus ujaran kebencian Sugi Nur Raharja alias Gus Nur di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jakarta, terhambat oleh gangguan sambungan Internet.

Jaksa menilai yang sebagaimana dalam tuntutannya menyebut Gus Nur dengan sengaja melakukan penyebaran informasi berdasarkan SARA yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian.

Gus Nur sebelumnya ditangkap Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri di kediamannya di Kecamatan Pakis, Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (24/10) dini hari kemarin. Setelah ditangkap, Gus Nur ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama (NU).

Keputusan walk out tersebut disampaikan Ricky Fatamazaya selaku kuasa hukum, lantaran kliennya Gus Nur kembali tidak dihadirkan secara langsung di ruang sidang sesuai kesepakatan dari seluruh tim kuasa hukum.

"Dalam satu sel di Mabes Polri itu ada klien kami, yang sudah mohon (penangguhan) sejak lama. Bagaimana kalau terjadi pada klien kami, tanggung jawab hukum moral hakim di mana," katanya.

Seharusnya dalam sidang kali ini, JPU dijadwalkan menghadirkan dua saksi yakni Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Ketua PBNU KH Said Aqil Siroj. Namun kedua saksi tidak bisa hadir dalam sidang hari ini.

JPU sebelumnya mendakwa Gus Nur dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana wawancara Gus Nur di Akun Youtube Munjiat Channel.

Ketua Tim Advokasi Gus Nur, Ahmad Khozinudin mengatakan jika JPU dinilai secara sengaja melakukan kekeliruan. Seperti, tidak membacakan uraian rangkaian peristiwa secara detail.

Menurutnya, kolaborasi video antar Youtuber dalam bentuk interview adalah hal yang biasa. Dia menampik sengaja memancing pernyataan kontroversial Gus Nur lewat pertanyaannya.

Kasus dugaan ujaran kebencian Gus Nur, turut menyeret nama Refly Harun, mantan Komisaris Utama PT Pelindo 1 (Persero).

Tak hanya terhadap Munjiat, polisi juga akan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah orang yang terlibat dalam video tersebut. Karena, penyidik juga akan memanggil Refly pada Selasa (3/11) besok.

Kasus ujaran kebencian yang membelit Gus Nur berawal dari wawancara di akun Youtube Refly Harun.

Awi mengungkapkan, kini pihaknya sedang memeriksa tayangan video tersebut di laboratorium digital forensik.

Motif itu didapatkan oleh penyidik setelah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi serta satu ahli hukum pidana dan ahli bahasa atas kasus tersebut.

"Kan UU-nya juga sudah jelas dan detail mana yang melanggar dan mana yang tidak. Jadi, publik juga sebetulnya secara gamblang dapat melihat hal itu," kata Sahroni.