GBHN

Rapat gabungan pada 25 Juli 2022 lalu baru sebatas mendengar laporan Badan Pengkajian MPR yang telah merumuskan rancangan substansi PPHN serta kajian produk hukum.

Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengungkapkan, 81 persen warga menginginkan Presiden bekerja sesuai dengan janjinya kepada rakyat pada masa kampanye pemilihan presiden dan harus bertanggung jawab pada rakyat karena presiden dipilih oleh rakyat.

Serta kondisi ibu kota jakarta yang sudah tidak kondusif sehingga baru di masa Presiden Jokowi direncanakan pindah ibukota.

Sistem politik multi partai dengan undang-undang presidensial dinilai belum optimal. Sebab orang-orang yang duduk di kursi kabinet merupakan titipan partai yang mengklaim bekerja atas nama rakyat dan menanggalkan atribut kepartaian.

"Ada tiga fraksi yang belum. Fraksi yang belum ada Golkar, PKS dan Demokrat," kata Syarief dalam diskusi 'Menghidupkan GBHN, Menghidupkan Orba?' di Jalan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, (16/2).

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan, isu amandemen UUD 1945 sudah melebar dari tujuan awal. Ma'ruf menegaskan, pembahasan hanya terkait wacana mengembalikan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ke MPR.

Kongres II Partai NasDem pagi tadi telah ditutup oleh Ketua Umum Surya Paloh. Salah satu hasil kongres adalah NasDem akan mendengarkan pandang publik terkait wacana penghidupan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

MPR saat ke Istana Merdeka, tidak cuma antar undangan. Fadel mengatakan, MPR menyampaikan wacana GBHN kepada Jokowi.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR Ahmad Basarah mengatakan PDI Perjuangan akan mempertimbangkan kembali wacana amandemen UUD 1945 jika pada perjalanannya muncul wacana mengubah pasal di luar kewenangan MPR menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Menurutnya, kekuatan politik di MPR harusnya fokus untuk membantu pemerintah menyelesaikan konflik Papua, dan merespons tuntutan publik agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK.

Mantan Ketua DPR Akbar Tanjung mengkhawatirkan bangkitnya otoritarianisme karena wacana dikembalikannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Upaya untuk mengembalikan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ke dalam sistem politik Indonesia menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah, telah ada sejak MPR periode 2009-2014.

"Coba perhatikan setiap kepala daerah itu punya visi sendiri-sendiri. Padahal visi bangsa Indonesia itu hanya satu saja, visi konstitusi," kata Komarudin.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan rencana mengembalikan pembangunan nasional dengan model Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bertentangan dengan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) langsung.

Sikap kompak Gerindra dan PDIP memicu spekulasi baru. Selain menguatkan kehendak Gerindra bergabung dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf, juga membuat keduanya seolah sedang menjajaki koalisi untuk 2024.

Dalam muktamar tersebut, sejumlah agenda besar bakal digodok. Termasuk, mengenai isu rencana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang bergulir di publik saat ini.

Jika nantinya GBHN dikembalikan ke UUD 1945, capres yang akan bertarung tak boleh lagi membuat satu program.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan amandemen terbatas UUD 1945 hanya sebatas pada GBHN. Kesepakatan yang dicapai para anggota MPR hanya pada pengembalian GBHN ke dalam UUD 1945.

Zulkifli menyebut ada 5 hasil kajian yang dilakukan selama ini.

PDI Perjuangan memiliki agenda amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Meski dalam perencanaan pembangunan nasional sudah ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).