Dalam konvensi Paris Agreement, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional di tahun 2030.

Chief Economist Shell, Mallika Ishwaran mengatakan, agar dapat melakukan transisi mencapai net-zero emission pada tahun 2060 dengan sukses, Indonesia perlu mengubah sistem energi dan penggunaan lahan (land use) secara mendasar.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan, Indonesia kaya dengan Sumber daya alam, dan Indonesia berpotensi besar untuk memimpin perdagangan karbon di dunia. Sebab, memiliki kawasan hutan tropis terbesar ketiga di dunia yakni 125 juta hektar.

PT Pupuk Kaltim sebagai pelopor transformasi hijau petrokimia menargetkan pengurangan emisi karbon sebesar 32,50 persen di tahun 2030. Salah satu caranya dengan menerapkan aspek Environment, Social and Governance (ESG).

Ia menjelaskan FoLU Net Sink 2030 menjadi jawaban atas tantangan Indonesia sebagai negara yang ikut serta dalam program perubahan iklim.

Selain itu, Hanif mengatakan, program FoLU Net Sink 2030 ini juga dilakukan dengan melibatkan sejumlah elemen.

PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim/PKT) menargetkan pengurangan emisi karbon sebesar 32,50 persen di tahun 2030, dengan menerapkan aspek Environment, Social and Governance (ESG) dan mengaplikasikannya ke dalam bentuk program inovatif berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut, Hanif menyatakan apresiasinya terhadap Pemprov Lampung atas dukungan pemerintah terhadap program FoLU Net Sink 2030.

Alasannya, Indonesia baru mulai akan mengoptimalkan industrialisasi tetapi diminta menurunkan emisi karbon setara dengan negara maju. Padahal, negara maju lainnya harus menurunkan emisi karbon dengan target yang sama dengan Indonesia.

Direktur Operasi dan Produksi PKT, Hanggara Patrianta menjelaskan, pihaknya melakukan upaya-upaya efisiensi energi dalam kegiatan operasionalnya dengan konsep "Sustainable Consumption and Production with Life Cycle Approaches".

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia memiliki hutan hujan tropis seluas 434.208.811 hektare. Hutan ini bisa dimanfaatkan untuk menurunkan emisi karbon dengan potensi nilai ekspor kredit karbon mencapai Rp2,6 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, platform kontrol energy transition mechanism (ETM) ini merupakan rencana ambisius Indonesia untuk meningkatkan infrastruktur energi dan mempercepat transisi energi.

Peta jalan transisi energi ini tengah disiapkan tiga kementerian yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Keuangan.

Sederhananya, SMI akan membuat mekanisme pembiayaan atau pendanaan untuk program yang mengalihkan sumber energi fosil ke penggunaan energi baru terbarukan (EBT).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia tengah dihadapkan pada tantangan dalam transisi energi hijau. Salah satunya pemenuhan kebutuhan listrik sekaligus mengurangi emisi karbon.