DPRD Kaltim
-
Ekonomi •Sokongan Bantuan Pakan Ikan Kaltim Jamin Kelangsungan Usaha PembudidayaPemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyalurkan Bantuan Pakan Ikan Kaltim dan benih untuk menjamin kelangsungan usaha serta mendorong kemandirian pembudidaya ikan di daerah.
-
Politik •Tokoh Kaltim Desak Dewan Konsisten Kawal Hak Angket Evaluasi Kinerja Gubernur KaltimTokoh masyarakat Kaltim, Harbiansyah Hanafiah, mendesak anggota dewan konsisten mengawal usulan Hak Angket Kinerja Gubernur Kaltim demi menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi.
-
News •Polda Kaltim Siagakan 1.700 Personel Amankan Pengamanan Unjuk Rasa Samarinda 21 AprilPolda Kaltim mengerahkan 1.700 personel gabungan untuk Pengamanan Unjuk Rasa Samarinda pada 21 April 2026. Aksi ini menyoroti nepotisme dan neofeodalisme di pemerintahan daerah, menjanjikan pengamanan humanis.
-
Ekonomi •DPRD Kaltim Matangkan Penataan Titik Tambat Kapal di Sungai Mahakam untuk Keamanan dan PADDPRD Kaltim serius mematangkan penataan titik tambat kapal di Sungai Mahakam untuk mencegah insiden ponton lepas kendali, menjaga infrastruktur vital, dan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
-
News •DPRD Kaltim Rekomendasikan Pendirian Fakultas Olahraga Unmul, Dorong Peningkatan Prestasi DaerahDPRD Kalimantan Timur secara tegas mendukung pendirian Fakultas Olahraga Unmul, melihatnya sebagai kebutuhan strategis untuk mengatasi krisis tenaga pendidik dan meningkatkan potensi atlet daerah.
-
Ekonomi •Pemprov Kaltim Revisi APBD 2026, Pendapatan Transfer Pusat Anjlok Rp6,19 TriliunPemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melakukan revisi signifikan terhadap Rancangan APBD 2026 menyusul penurunan drastis pendapatan transfer dari pemerintah pusat, memicu penyesuaian total penerimaan daerah.
-
Politik •Terungkap! BK DPRD Kaltim Panggil Anggota Dewan Terkait Konten SARA, Soroti Etika Anggota DPRD KaltimBadan Kehormatan DPRD Kaltim segera memanggil anggota dewan terkait dugaan konten provokatif SARA di media sosial, mempertanyakan Etika Anggota DPRD Kaltim dan potensi pelanggaran hukum.