DP Mobil

Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menilai bahwa untuk mempertahankan angka 5 persen tersebut tidak bisa diandalkan dari kebijakan moneter saja. Kebijakan fiskal dan struktural juga harus diperhatikan. Sebab, efek dari dua kebijakan tersebut akan turut mempengaruhi.

Otoritas moneter telah memberikan relaksasi Loan to Value (LTV) dan Finance to Value (FTV) untuk pembiayaan kepemilikan properti, baik rumah tapak, rumah tinggal maupun rumah kantor (rukan) dan rumah toko (ruko).

Kebijakan untuk mendorong pertumbuhan kredit ini tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Oleh sebab itu, BI hanya mendorong bank yang memiliki kualitas kredit yang baik dan ketahanan modal yang memadai untuk melakukan ekspansi kredit atau pembiayaan.

Bank Indonesia (BI) melakukan pelonggaran ketentuan uang muka (down payment) melalui skema loan to value (LTV) pada kredit properti seperti kredit pemilikan rumah (KPR) hingga kredit kendaraan bermotor (KKB). Ketentuan ini mulai berlaku efektif sejak 2 Desember 2019.

Jangan senang dulu ada kebijakan uang muka (DP) kredit kendaraan bermotor 0 persen. Sebab perusahaan pembiayaan dan otomotif justru sangat hati-hati menanggapi kebijakan baru dari Otoritas Jasa Keuangan ini.

Direktur Utama PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance), Hafid Hadeli menilai kebijakan OJK tersebut akan mendorong kinerja perusahaan-perusahaan pembiayaan lainnya. Namun, dalam implementasinya, perlu dilakukan secara kehati-hatian.

Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 2B, Bambang W. Budiawan menyatakan risiko tersebut sangat kecil. Mengingat perusahaan pembiayaan yang diperbolehkan menerapkan DP 0 persen sangat selektif. Sehingga dia cukup optimis tidak akan terjadi dampak negatif dari adanya kebijakan tersebut.

Peneliti INDEF Bhima Yudhistira menilai, kebijakan ini kurang efektif. Menurutnya, efek dari kebijakan ini masih terbatas di wilayah Jawa, sementara untuk Luar Jawa Luar Jawa khususnya Kalimantan dan Sumatera daya beli masyarakat masih rendah dan cenderung tahan konsumsi.

Kebijakan uang muka atau Down Payment (DP) pada kredit kendaraan bermotor dapat menyehatkan kinerja perusahaan pembiayaan. Sebab, hanya perusahaan pembiayaan dengan catatan kredit bermasalah (Non Performing Financing/NPF) dibawah 1 persen saja yang boleh memperdagangkan motor dan mobil tanpa uang muka.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Uang muka atau DP mobil dan motor 0 persen menjadi salah satu isinya. Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan penerbitan aturan ini dapat mendorong permintaan kredit.

Direktur Utama PT Adira Finance, Hafid Hadeli menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing perusahaan untuk pemberian DP nol persen tersebut. Apalagi dalam aturan itu pelaku usaha yang memberikan harus memiliki kredit macet atau non performing loan (NPL) di bawah atau sama dengan satu persen.

Angka penjualan Chevrolet naik menjadi 1.858 unit pada Juli 2013.

Pembiayaan syariah Adira pada Januari hingga April baru sebesar 13,48 persen dari target tahun ini Rp 178 miliar.

Penyebab utamanya aturan batas minimal uang muka (down payment/DP) yang tahun ini akan turut mengatur bank syariah.

Kredit kendaraan bermotor roda dua atau tiga, uang muka yang harus dibayarkan paling rendah 20 persen.

Kinerja kredit perbankan tercatat menurun sejak tiga bulan yang lalu.

Tahun depan, pabrik baru dari sejumlah merek seperti Daihatsu, Toyota, dan Suzuki mulai beroperasi.

Penjualan Astra pada pameran mobil IIMS 2012 telah mendekati target.

Bank BNI Syariah diketahui telah melakukan antisipasi dengan mengeluarkan program lain.

Bank Indonesia akan mengeluarkan Surat Edaran untuk aturan tersebut.