Rendi memastikan setidaknya ada 11 bank yang siap mengucurkan uang terhadap Inalum untuk memperlancar proses divestasi itu. Menurutnya, Freeport sendiri menarik bagi bank asing.

Head of Corporate Communication Inalum, Rendi Achmad Witular meyakini bahwa pihaknya mampu melunasi utang untuk membeli saham Freeport tersebut. ‎Sebab, secara konsolidasi cash flow Inalum mencapai Rp 16,14 triliun dan di kuartal I 2018 naik naik menjadi Rp 20 triliun.

Pemerintah Jokow Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) berupaya mengembalikan kedaulatan negara di pertambangan dengan dengan mengupayakan divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Pihak-pihak terkait seperti Inalum, Freeport McMoRan, dan Rio Tinto sudah menandatangani Heads of Agreement (HoA) pada Juli 2018.

Jika menggunakan mekanisme nasionalisasi, maka ada sejumlah hal yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia, termasuk kemungkinan mendapatkan tekanan hingga dikucilkan oleh AS. Meski hanya memiliki 51 persen, namun pemerintah bisa menentukan rencana bisnis PTFI agar lebih banyak memberikan keuntungan bagi Indonesia.

Dewan Penasihat Persaudaraan Alumni 212, Eggi Sudjana, mengatakan pihaknya akan mengawal proses divestasi saham Freeport Indonesia. Tak tanggung-tanggung, Eggy mengatakan pihaknya berencana menyambangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta lembaga tersebut melakukan audit investigasi atas Freeport Indonesia.

Ekonom Ichsanuddin Noorsy mempermasalahkan nilai akuisisi saham Freeport Indonesia. Menurut dia, yang dapat dimasukkan sebagai aset Freeport hanyalah infrastruktur yang sudah diinvestasikan oleh Freeport Indonesia.

Direktur Utama PT Bank Mandiri, Kartika Wirjoatmodjo, menyatakan pihaknya belum berencana turut membiayai Inalum untuk mencaplok 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Sebab, ketidakpastian global membuat perseroan berhati-hati dalam membiayai pinjaman dalam bentuk valas.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menegaskan penerimaan negara dari sisi perpajakan akan menjadi lebih besar dengan kepemilikan 51 persen saham Freeport. Saat ini pemerintah tengah melakukan finalisasi baik dari sisi Peraturan Pemerintah maupun nanti di dalam IUPK, yang akan mencakup seluruh komponen penerimaan negara.

Media Singapura The Straits Times menyebut penandatangan saham Freeport yang dilakukan Indonesia sebagai 'kesepakatan monumental' (landmark deal). Wall Street Journal menyoroti kebangkitan nasionalisme (resource nationalism) sumber daya yang terjadi di Indonesia.

Presiden Joko Widodo bersyukur Inalum, holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tambang, telah mencapai kesepakatan dengan Freeport McMoran soal akuisisi saham 51 persen saham Freeport Indonesia. Sebelumnya, Indonesia hanya memiliki 9,36 persen saham perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

Menteri KLHK, Siti Nurbaya, mengatakan persoalan tailing atau pembuangan pasir sisa limbah merupakan fokus utama pemerintah. Untuk diketahui, penambangan Freeport dapat menghasilkan tailing sebesar 250.000 ton per hari. Hingga kini pemerintah belum menemukan solusi untuk hal ini.

Inalum sebagai induk holding tambang akan mengeluarkan dana sebesar USD 3,8 miliar untuk membeli hak partisipasi Rio Tinto di PTFI dan 100 persen saham FCX di PT Indocoper Investama, yang memiliki 9,36 persen saham di PTFI. Penyelesaian perjanjian jual beli ditarget rampung akhir 2018.

Dengan kepastian investasi dan operasi hingga 2041, Freeport memperkirakan manfaat langsung kepada pemerintah pusat dan daerah, serta dividen kepada Inalum dapat melebihi USD 60 miliar. PT Freeport Indonesia meyakini, perpanjangan izin operasi akan memberikan jaminan bagi investasi bernilai miliaran Dolar.

Inalum diwakili oleh Direktur Utama Budi Gunadi sementara Freeport diwakili oleh Presiden Direktur McMoran Richard Adkerson. Menkeu Sri mengatakan HoA ini merupakan suatu langkah maju dan strategis untuk mewujudkan kesepakatan Republik Indonesia dan PT Freeport Indonesia dan Freeport McMoran pada 27 Agustus 2017 lalu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap proses divestasi saham PT Freeport Indonesia menjadi 51 persen dapat selesai Juli 2018. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan salah satu kendala negosiasi perpanjangan kontrak Freeport adalah permasalahan izin lingkungan.

Pemerintah terus melakukan negosiasi dengan PT Freeport Indonesia terkait kepemilikan saham divestasi sebesar 51 persen untuk Indonesia. Hingga kini, pemerintah masih optimistis pencapaian negosiasi dapat menguntungkan Indonesia.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan perundingan kepemilikan saham PT Freeport Indonesia yang saat ini masih berlangsung telah sesuai dengan prinsip ekonomi Pancasila. Dia mengatakan, pemerintah terus mengupayakan negosiasi juga mengacu pada UUD 1945.

Pemerintah menargetkan proses pengambilan 51 persen saham divestasi PT Freeport Indonesia dapat selesai Juni 2018. Saat ini proses negosiasi akuisisi sudah masuk tahap finalisasi. Pemerintah juga mengincar saham milik induk Freeport Indonesia yaitu Freeport McMoran sebesar 5 persen.