Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla masih terus melakukan negosiasi dengan PT Freeport Indonesia terkait kepemilikan saham divestasi sebesar 51 persen untuk Indonesia. Hingga kini, pemerintah masih optimistis pencapaian negosiasi dapat menguntungkan Indonesia.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan perundingan kepemilikan saham PT Freeport Indonesia yang saat ini masih berlangsung telah sesuai dengan prinsip ekonomi Pancasila. Dia mengatakan, pemerintah terus mengupayakan negosiasi juga mengacu pada UUD 1945.

"Kami usahakan terus. Seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam proses negosiasi kan kami mengacu pada UUD dan Undang-Undang yang kami miliki sekarang ini," ujar Menteri Sri Mulyani usai memberi sambutan pada seminar Ekonomi Pancasila di Le Meredien, Jakarta, Selasa (3/7).

Menteri Sri Mulyani menegaskan, pemerintah akan memastikan hasil perundingan mencerminkan pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya manusia yang sesuai dengan azas Pancasila. "Value-value yang kami anggap akan memberikan suatu praktik dari sisi pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam kita sesuai dengan azas Pancasila," jelasnya.

"Kalau kita bicara soal keadilan sosial, bicara soal persatuan Indonesia, tentang perikemanusiaan, kita lihat dalam konteks Undang-Undang yang ada, compliance atau kepatuhan terhadap lingkungan atau masyarakat sekitar. Compliance terhadap perpajakan, itu semuanya kami lakukan," tandasnya.

Sementara, di tempat terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemar‎no menargetkan, seluruh proses pembelian saham PT Freeport Indonesia menjadi 51 persen selesai Juli 2018. Menteri ‎Rini mengatakan, saat ini tim sedang menyelesaikan proses pembelian saham Freeport Indonesia, sebesar 41,64 persen, agar kepemilikan saham oleh pihak nasional genap menjadi 51 persen.

"Lagi diselesaikan," kata Rini, di Sulawesi Selatan.

Menteri Rini pun menegaskan, seluruh proses pembelian saham sebesar 41,64 persen selesai Juli 2018, termasuk pembayaran saham ke pihak yang memiliki saham. "Pokoknya target Juli harus selesai, semuanya bayarannya semua selesai," ucapnya.

Jika benar terealisasi, target tersebut sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski mengaku belum mendapat laporan perkembangan proses divestasi dari Menteri Badan Usaha Milik Neara (BUMN) Rini Sumarno, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, dan Menteri Keuangan Sri Mulayan‎i.

‎"Menteri ESDM, Menteri BUMN, Menteri Keuangan belum lapor ke saya. Saya harapkan Juli selesai," tandasnya.

‎Sebeumnya, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengatakan, nilai saham Freeport 41,64 persen sekitar USD 3 miliar sampai USD 5 miliar. Nilai tersebut gabungan antara hak partisipasi Rio Tinto yang dikonversi menjadi saham40 persen dan sisanya milik Freepot McMorant.

"Rio Tinto dan Freeport sudah sepakat untuk harga. Tidak mungkin USD 5 miliar. Tapi di atas USD 3 miliar," tutup Fajar.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6