Dirjen Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan saat ini tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai institusi pelaksana putusan pengadilan.

Apabila memang ada keterlibatan seorang petugas dalam pengendalian narkoba. Maka akan diberikan sanksi tegas.

Anak-anak yang mendapatkan remisi itu dipastikan sudah memenuhi syarat administratif dan syarat substantif. Ini pun sebagai penghargaan setelah mereka mengikuti pembinaan dengan baik.

Reynhard mengatakan sebelumnya pihaknya telah tiga kali memindahkan narapidana bandar narkotika. Adapun 75 napi diantaranya dari wilayah DKI Jakarta 22 napi dari Yogyakarta, 90 napi dari Jawa Barat, dan 41 napi dipindahkan di tahap pertama.

Yasonna menitipkan sejumlah pesan kepada Reinhard. Salah satunya agar tidak ada kerusuhan di dalam lapas dan rutan. Selain itu, tidak ada lagi peredaran narkoba dan pungli.

Brigjen Reinhard Silitonga resmi menjabat Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kemenkumham. Pelantikannya dilakukan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly.

Brigjen Reinhard bukan wajah baru bagi kementerian yang dipimpin Yasonna Hamonangan Laoly ini. Pada 2019, dia menjabat sebagai Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Kemenkum HAM.

Yasonna tak sembarangan dalam memilih seseorang untuk sebuah jabatan. Yasonna berharap Brigjen Reinhard Silitonga mampu menjadikan Ditjen Pas Kemenkumham menjadi lebih baik.

Yasonna memastikan, dirinya sudah menyiapkan pengganti Sri Puguh untuk menjabat Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas Kemenkum HAM).

Dirjen PAS menargetkan ada 48 narapidana kasus terorisme yang setia pada NKRI. Namun, yang terealisasi sebanyak 29 narapidana kasus terorisme.

Pelantikan Sri Puguh rencananya dilakukan sore nanti.

"Pegawai itu sudah bekerja 12 tahun lebih. Kalau terbukti berdasarkan hasil penyidikan kepolisian kita usulkan dipecat. Kewenangan untuk memecat pimpinan pusat Kemenkumham," kata Andhika.

"Adanya pertemuan rutin minimal sebulan sekali yang akan kami lakukan," kata Amir.

Tim pansel telah mengoreksi hasil tes tertulis yang digelar pekan lalu selama 2 hari berturut-turut.

"Mungkin pertanyaan itu diberikan kepada anak SMA akan lebih pas," kata Ambeg.

12 peserta berasal dari internal Kemenkum HAM, sisanya dari pemerintahan, akademisi dan KPK.

Menurut Wamen Hukum dan HAM, Denny Indrayana, hal itu dilakukan demi proses yang adil dan dapat memilih calon terbaik.

Denny mengatakan, jika nantinya kinerja para pejabat itu dianggap tidak memuaskan, maka bisa jadi bakal dicopot kembali.