Delta Djakarta

Menurut Heru, perusahaan bir tersebut merupakan aset pemerintah pusat zaman dahulu sehingga perlu banyak izin dengan kementerian terkait untuk menjual saham itu.

Sebagai informasi, penjualan saham perusahaan bir PT Delta Djakarta merupakan salah satu janji kampanye dari Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada 2017 lalu.

Selain kondisi keuangan yang tidak membebani Pemprov DKI, alasan Pras enggan menyetujui divestasi saham yang dimiliki Pemprov DKI pada PT Delta Djakarta adalah perusahaan tersebut memiliki dividen terbesar setelah Bank DKI.

Dia mengatakan, nilai dividen yang dibagikan kepada Pemprov DKI ini naik 13 persen dari laba tahun sebelumnya, yakni Rp52,5 miliar. Ia mengaku puas karena PT Delta tidak pernah meminta Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada Pemprov DKI.

Begitu juga tingkat komisi, kata Ketua Komisi B DPRD DKI itu, juga tidak membahas mendetail namun hanya sebatas memberikan rekomendasi dan diserahkan kepada masing-masing fraksi.

Sarman menilai, PT.Delta Djakarta memiliki kinerja yang sangat baik karena dikelola oleh tim manajemen yang sangat professional dan sangat mumpuni.

Sebenarnya, kata Pras, PT Delta Djakarta atau perusahaan produsen minum beralkohol telah menyumbangkan pemasukan ke Pemprov DKI Jakarta. Menurut dia, dengan jumlah deviden yang diberikan, PT Delta Djakarta memberikan pemasukan terbesar setelah BUMD Bank DKI.

Politikus Partai Gerindra ini berterima kasih kepada masyarakat yang mendukung Pemprov DKI menjual saham tersebut. Dia bilang, masyarakat menyampaikan aspirasi itu saat anggota DPRD DKI sedang reses.

Mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018, Tito Sulistyo berpendapat tidak masalah jika Pemprov ingin menjual sahamnya di perusahaan produsen minuman alkohol tersebut.

Lanjut dia, bila sekolah dan RS tidak produktif namun berdampak sosial yang tinggi. Jika ingin berdampak ekonomi, Aziz bisa mencontohkan degan melakukan konversi energi berupa kendaraan listrik ramah lingkungan.

Rencana penjualan saham tersebut, kata Riza, adalah janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama pasangannya, Sandiaga Uno, saat Pilkada 2017 lalu. Sehingga sedapat mungkin berusaha untuk merealisasikan janjinya untuk menjual saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta.

Politikus Gerindra ini meyakini para anggota dewan mengerti dan bijaksana dalam mencari solusi terkait saham PT Delta Djakarta. Saat ini lanjut dia, rencana penjualan sudah disampaikan kepada DPRD dan menunggu balasan.

Politikus PDIP itu berujar, langkah diskresi seorang gubernur bukan hal tabu. Lagi pula, imbuhnya, beberapa gubernur sebelumnya pernah melakukan diskresi dengan pertimbangan kepentingan Pemda.

Sejak 2018, Anies telah mengajukan permintaan ke DPRD DKI Jakarta untuk menyetujui rencana menjual saham PT Delta Jakarta. Sayangnya upaya itu kandas. Tidak ada pembahasan di tingkat legislatif untuk menyetujui penjualan saham tersebut.

Selain tidak selaras dengan RPJMD pemerintahan Gubernur DKI Anies Baswedan, Riyadi menuturkan, produk-produk yang dihasilkan dari perusahaan tersebut jelas kontradiktif dengan prinsip Kementerian Kesehatan.

Lanjut dia, Riza juha menyatakan adanya respon baik dari para anggota DPRD DKI terkait rencana penjualan saham.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin meminta agar Pemprov DKI segera melepas sahamnya di PT Delta Djakarta, perusahaan produksi minuman beralkohol.

Ketika Anies terpilih, janji kampanye harus ditepati. Pemprov DKI berupaya melunasi janji kampanye Anies. Namun ini tergantung dari pihak DPRD.

Kepemilikan saham tersebut sebenarnya sudah ada sejak zaman Ali Sadikin sebagai gubernur. Bahkan, kepemilikan saham perusahaan pemegang lisensi bir tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).

Bambang menegaskan, Fraksi PAN secara bulat mendukung upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menjual saham PT Delta Djakarta yang dimiliki sejak era Gubernur Ali Sadikin itu.