Dana Supersemar

Kejaksaan berhasil mengeksekusi senilai Rp242.081.000,259,89 (Rp242 Miliar). Total tersebut dihitung per tanggal 28 November 2019 dari total nilai hukuman USD315,002 dan Rp139,4 Miliar atau 4,4 Triliun.

Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Titiek Soeharto kecewa lantaran kasus gedung Granadi milik Yayasan Supersemar kembali mencuat ke publik. Padahal, kata Titiek, Yayasan Supersemar tidak salah dalam kasus gedung Granadi yang saat ini disita oleh negara.

Yayasan yang didirikan oleh Presiden ke-2 Soeharto itu harus membayar pada negara sebesar Rp 4,4 triliun.

"Kami masih mencari semua asetnya baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Kami di Kejaksaan kan ada yang namanya PPA untuk mencari aset itu, kami akan gunakan itu," ujar Yogi

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyita aset Yayasan Supersemar berupa Gedung Granadi di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Selain itu, PN Jaksel juga menyita vila milik Yayasan Supersemar di daerah Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Jaksa Agung H.M Prasetyo mendesak Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan segera mengeksekusi aset milik Yayasan Supersemar senilai Rp 4,4 triliun. Prasetyo mengingatkan, tidak ada alasan PN Jaksel menunda eksekusi tersebut.

Menurut Bambang, dana yang dibutuhkan untuk eksekusi harta yayasan Supersemar mencapai Rp 2,5 miliar.

Kejaksaan Agung menilai putusan tersebut lucu.

Dana itu juga sudah diajukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada lembaga Adhyaksa.

Mahfud mengingatkan, hampir sebagian besar pemimpin di negara ini dulunya adalah penerima beasiswa Supersemar.

"Mereka manfaatkan peluang yang ada dengan melakukan reaksi balik," kata Prasetyo.

Selanjutnya Ketua PN Jakarta Selatan memerintahkan panitera untuk membuat resume perkara.

Salah satu yang dilakukan Prasetyo mengeksekusi Yayasan Supersemar.

Kejagung akan berkoordinasi lebih dulu dengan pengadilan untuk menentukan langkah lebih lanjut.

Nantinya Presiden Jokowi akan memberikan surat kuasa khusus (SKK) buat Kejagung untuk melakukan eksekusi.

"Ahli waris kan ikut menikmati, itu lah makannya ahli waris juga dikenakan untuk membayar ganti rugi, uang pengganti."

"Kita akan tanyakan pada PN Jaksel dan minta eksekusi segera dilaksanakan," kata Prasetyo

Hal itu menyusul telah diterimanya salinan putusan MA yang mengabulkan PK Pemerintah Indonesia vs Yayasan Supersemar.

Mahasiswa yang dulu dapat beasiswa Supersemar tentu tak menyangka jika Keluarga Cendana kelak akan tersandung.

Yayasan Supersemar berdiri pada 16 Mei 1974 lalu, dalam waktu singkat terkumpul dana Rp 1 miliar.