Calon Kapolri

Pangeran mengatakan, masyarakat masih dalam situasi yang traumatik terhadap Pam Swakarsa yang pernah ada pada tahun 1998-1999, secara historis memiliki catatan yang kurang baik yaitu terjadinya benturan dengan masyarakat sipil.

"Demi Tuhan Yang Maha Esa, Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya pada bangsa dan negara," kata Sigit.

Neta mengungkapkan bahwa selama Indonesia merdeka, baru dua kali Kapolri dijabat Pati non Muslim. Yang pertama yaitu Widodo Budidarmo, kerabat Ibu Tien istri dari Presiden Soeharto dan Sigit yang merupakan mantan ajudan Jokowi.

Semua komponen yang tergabung dalam Pam Swakarsa saat ini akan terkoordinasi dengan Polri.

Jenderal bintang satu ini menegaskan, jika Polri solid dalam mendukung Sigit menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara menggantikan Idham.

Menurutnya, pengaktifan kembali Pam Swakarsa haruslah dijelaskan lebih detail. Dia berpandangan rencana tersebut positif jika Pam Swakarsa bertujuan membangun kelompok-kelompok sadar hukum dan membantu menciptakan keamanan.

Dibalik karier cemerlang Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, tentu ada sosok istri yang setia mendampinginya.

Aturan pembentukan Pam Swakarsa telah diatur berdasarkan peraturan kapolri. Jika terbentuknya Pam Swakarsa berdasarkan didasari kemauan dan kesadaran untuk kepentingan keamanan masyarakat.

"Saya sih setuju ya soalnya terkadang tidak jelas, tiba-tiba ditilang. Uang damai yang diminta juga besar, jadi ya sama saja. Lebih baik ikuti proses hukum saja lah," kata Arif kepada merdeka.com (22/1).

Pelantikan Komjen Listyo akan dilakukan sebelum tanggal 30 Januari 2021.

"Total sekarang ada 53 kamera. Tiap hari kami mengirim surat tilang ke rumah-rumah pelanggar itu kurang lebih antara 600-800 tilang per hari dari 53 kamera tersebut," jelasnya.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, pihaknya akan bersiap menghapus tilang konvensional terkhusus di wilayah hukum Polda Metro Jaya secara bertahap. Dengan diganti tilang elektronik atau tilang ETLE.

"Semua fraksi kemarin setuju kan bahkan banyak yang memberikan apresiasi ke Pak Sigit terkait dengan visi misinya kalau dia jadi Kapolri, salah satunya berkaitan Polantas di jalan enggak lagi nilang, apalagi nutup uang sidang, kan dia cerita gitu," katanya

"Terima kasih, baru saja disahkan oleh Ketua DPR RI (Puan Maharani) dalam rapat paripurna,"

Puan berpesan kepada Komjen Sigit, penegakan hukum harus mengedepankan keadilan restoratif. Penegakan hukum tidak dilihat memakai kacamata kuda.

Komisi III secara mufakat menyetujui pengangkatan Komjen Listyo Sigit sebagai Kapolri dan menyetujui pemberhentian Jenderal Idham Azis sebagai Kapolri.

"Saya rasa problemnya bukan di situ (menghapus tilang fisik), tapi problemnya di pengawasan, bagaimana pengawasan itu efektif atau tidak," kata Bambang kepada merdeka.com (21/1).

Dia khawatir, akan ada banyak pelanggaran yang terjadi bila Polantas hanya mengatur lalu lintas saja dan tidak mengawasi pengendara yang melakukan pelanggaran.

"Jadi ke depan Polantas itu tidak menilang itu dalam artian secara fisik seperti yang terjadi saat ini," ujar politisi PPP itu.

"Pak Sigit itu pemikirannya ke depan, salah parkir saja enggak perlu orang itu di apa-apain, di kasih kertas saja oleh petugas, oleh polisi dikasih aja di taruh di wipernya, tahu-tahu kena denda," katanya.