Burkini

Pemerintah Suriah mengeluarkan aturan larangan bikini di pantai umum, mewajibkan burkini.

Pada 16 Mei lalu Dewan Kota Grenoble menggelar pemungutan suara yang hasilnya membolehkan pemakaian burkini. Keputusan itu memicu protes dari kubu konservatif dan politisi garis kanan yang menyebut ketentuan itu melanggar prinsip sekularisme di kehidupan publik di Prancis.

Persoalan burkini selalu menjadi kontroversi dan perdebatan panas di Prancis.

Seorang perempuan di Selandia Baru diusir dari kolam renang karena mengenakan burkini. Dewan Kota Auckland pun meminta maaf atas insiden ini.

Dalam sebuah aksi protes yang terinspirasi oleh perintis hak-hak sipil Amerika Serikat, Rosa Parks, mereka berenang dengan mengenakan burkini di kolam renang Jean Bronn yang ada di kota Grenoble, pada hari Minggu, 23 Juni 2019.

Pembeli burkini kini justru kebanyakan dari Eropa, dan banyak merupakan perempuan non-muslim.

Fadila serta keluarganya diminta berhenti berenang di sisa waktu tinggal mereka di penginapan. Pemilik kolam renang juga memaksa Fadila membayar denda sebesar GBP 440 (sekitar Rp 7,6 juta), sebagai ganti rugi akibat pengosongan dan pembersihan kolam selama dua hari. Alasannya, burkini dianggap membikin kotor.

Pernyataan itu sontak menuai kecaman dari politisi, sejarawan, dan kaum feminis.

Prancis menjadi negara pertama di Eropa yang melarang penggunaan jilbab yang menutupi seluruh wajah di ruang publik.

Isu burkini kini menjadi komoditas politik di Negeri Anggur itu menjelang pemilu tahun depan.

Pemerintah menolak untuk mengesahkan UU anti-burkini tersebut.

PM Prancis mengatakan pelarangan penggunaan burkini di negaranya merupakan sebuah hal yang baik untuk masa depan dunia.