Bupati Kolaka Timur Tersangka Suap

Mujeri juga mengaku istrinya sering bercerita ingin mencari pinjaman dana untuk pembangunan daerahnya.

Rusman tak berbicara banyak. Dia hanya mengamini adiknya sudah jadi tersangka dalam perkara ini.

Tim Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini Ardian menerima suap itu agar Kabupaten Kolaka Timur mendapatkan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun anggaran 2021.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan suap pengajuan pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN Daerah) Tahun 2021.

KPK menetapkan mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian Noervianto (MAN) sebagai tersangka suap pengajuan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Timur 2021.

Pengusutan tersebut diketahui saat tim penyidik lembaga antirasuah memeriksa Febriana Anidya selaku karyawan PT SMI. Febriana diperiksa terkait kasus dugaan suap pengajuan pinjaman dana PEN di Gedung KPK pada Kamis, 21 April 2022 kemarin.

perpanjangan penahanan Eks Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Ardian Noervianto dilakukan atas kepentingan penyidikan.

Meski berkas sudah diserahkan, Andi masih berada di rumah tahanan KPK Gedung Merah Putih. Namun, kewenangan terhadap yang bersangkutan sudah menjadi tanggungjawab pengadilan.

Dengan pelimpahan tersebut, maka penahanan Andi Merya menjadi kewenangan tim jaksa penuntut umum. Andi Merya masih akan ditahan selama 20 hari terhitung 30 Desember 2021 sampai 18 Januari 2022 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih.

Ali mengatakan, seiring berjalannya pengusutan perkara yang menjerat Bupati Kolaka Timur (Koltim) Andi Merya Nur dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Koltim Anzarullah ini, tim lembaga antirasuah menemukan dugaan pidana lain.

Anzarullah merupakan terdakwa perkara korupsi pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkab Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Tahun Anggaran 2021.

KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur (Koltim) Andi Merya Nur dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Koltim Anzarullah sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Koltim.

KPK sebelumnya menetapkan Bupati Kolaka Timur (Koltim) Andi Merya Nur (AMN) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Koltim Anzarullah (AZR) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Koltim.

Dua Sespri Bupati Kolaka Timur yang dipanggil masing-masing bernama Nikyta Faradilla dan Andi Yustika. Pemeriksaan mereka dilakukan di Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sultra, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (18/10).

KPK pada hari Rabu (22/9) menetapkan Anzarullah bersama Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur (AMN) sebagai tersangka.

DPD Gerindra Sultra tengah melakukan konsultasi ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk proses lebih lanjut mengenai status Bupati Kolaka Timur sebagai kader.

Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi, tidak mau menanggapi lebih jauh kasus yang menimpa Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur. Dia mengimbau kepada seluruh kepala daerah bupati/wali kota agar bekerja sebaik mungkin dalam melayani masyarakat dengan berlandaskan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Ghufron mengatakan hingga kini pihaknya belum mempertanyakan langsung kepada Bupati Andi soal peruntukan uang suap tersebut. Menurut Ghufron, yang terpenting adalah menemukan bukti soal adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati Andi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Bupati Kolaka Timur (Koltim) Andi Merya Nur dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Koltim Anzarullah sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.