briptu rani

Sementara itu, mantan Kapolres Mojokerto, AKBP Eko Puji Nugroho, atasan Briptu Rani, Senin kemarin juga resmi dicopot.

Briptu Rani akan berdinas di Dit Propam, sampai surat pemecatan tidak dengan hormat-nya keluar.

Mabes Polri menguatkan putusan sidang kode etik di Polda Jatim untuk memberhentikannya dari kepolisian.

Polri menolak banding Briptu Rani dan memastikan polwan cantik ini dipecat.

Hanya tinggal menunggu hari sampai surat pemecatan dengan tidak hormat ini diberikan pada Briptu Rani.

"Semoga tugasnya terus berlanjut, Rani kan ingin sekali menjadi Polwan,' harap ibunda Briptu Rani.

Briptu Rani sudah menjalani masa hukuman 21 hari. Kini dia berdinas sementara di Polda Jatim menunggu pemberhentian.

Briptu Rani ditempatkan di Bid Propam sambil menunggu putusan rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Dia masih di Propam Polda Jatim menanti putusan perkara terkait rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH).

Briptu Rani direkomendasikan pemberhentian dengan tidak hormat dalam sidang kode etik.

Sebab, Briptu Rani berada pada posisi sebagai korban dalam kasus pelecehan tersebut.

Briptu Rani diberi waktu 14 hari untuk mengajukan keberatan hasil sidang Komisi Kode Etik Polri ke Kapolda Jatim.

Informasinya, Briptu Rani ditahan di ruang Propam sejak sidang KKEP Kapolres Mojokerto, AKBP Eko Puji Nugroho digelar.

Polwan cantik ini disidang terkait pelanggaran mangkir dari tugas dan tak memenuhi panggilan sidang.

Polwan cantik ini membuat heboh. Mulai dari isu foto syur, pelecehan oleh Kapolres hingga pelariannya selama 5 bulan.

Majelis Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi memutasi AKBP Eko Puji Nugroho ke jabatan yang lebih rendah.

Dia terancam hukuman mutasi bersifat demosi, yaitu mutasi karena kasus, sehingga diturunkan ke jabatan lebih rendah.

Jadwal sidang ini dimajukan enam hari. Sementara malam ini giliran Kapolres Mojokerto disidang karena melecehkan Rani.

"Sidang juga dihentikan sebentar untuk telekonfren dengan pihak Mabes Polri terkait kasus ini," kata anggota Propam.

"Biar nanti Bid Propam sendiri yang merilis hasil sidang," kata Kasubdit Penamas Bid Humas Polda Jatim, AKBP Suhartoyo.