Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Yuris Rezha Kurniawan memandang seharusnya Dewan Pengawas (Dewas) KPK bisa mulai proaktif menindaklanjuti aduan dari Brigjen Endar. Melalui langkah investigasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang memiliki kewenangan, salah satunya Ketua KPK Firli Bahuri.

Pemeriksaan etik Firli Bahuri berkaitan dengan pencopotan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro.

Pertama, melanggar ketentuan Pasal 30 Peraturan KPK 1/2022. Jelas disebutkan jika pegawai KPK yang berasal dari Kepolisian, hanya dapat dikembalikan ke instansi induknya jika melakukan pelanggaran disiplin berat.

Sigit menegaskan, perihal masalah yang dihadapi Brigjen Endar tak membuat kinerja Korps Bhayangkara untuk memperkuat KPK dalam memberantas korupsi menjadi terhambat.

Namun, Ketua KPK Firli Bahuri mengeluarkan surat pemberhentian tugas Brigjen Endar dan dikembalikan ke Korps Bhayangkara.

Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo mengecam keras dan menuntut pimpinan KPK agar mencabut pengembalian tersebut. Seharusnya menurut Yudi, Firli Bahuri Cs menghormati Kapolri dan institusi Polri yang telah mengizinkan anggotanya tetap berkarir di KPK untuk memberantas korupsi.

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyatakan akan mempelajari dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua KPK Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri dan Sekjen KPK Cahya Harefa. Dugaan etik berkaitan dengan pencopotan Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan (Dirlidik) KPK.

Skandal pencopotan direktur penyelidikan KPK ini tentu akan menimbulkan persepsi buruk terhadap KPK dari masyarakat. Oleh karena itu, Dewas harus proaktif turun tangan memeriksa semua pimpinan KPK yang terlibat termasuk sekretaris Jenderal KPK karena diduga melanggar kode etik dalam nilai dasar KPK.

Brigjen Endar Priantoro kelahiran Purwokerto ini lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994.

Brigjen Endar Priantoro tengah berdiri di wilayah abu-abu.