Anggaran program BLT Dana Desa 2023 hanya Rp3,88 triliun, turun dari anggaran sebelumnya yang mencapai Rp27 triliun. Penurunan anggaran ini bagian dari transisi pandemi Covid-19 menuju endemi seiring melandainya penularan virus Corona.

Kementerian Sosial (Kemensos) melalui akun Twitternya memastikan jika link pendaftaran dan pencairan BLT Ramadan adalah tidak benar alias hoaks.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno khawatir pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi (parekraf) bisa terganggu jika program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dicabut.

Pencairan Bantuan Langsung Tunai atau BLT berlangsung ricuh di Lebak Banten. Membludaknya antrean, membuat sejumlah warga mayoritas kaum ibu jatuh pingsan. Banyaknya korban pingsan diduga akibat lelah berdesakan di dalam antrean. Sebagian korban pingsan juga terdapat di luar area pencairan BLT.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, Taufik Garsadi menjelaskan BSU disalurkan untuk menopang daya beli pekerja atau buruh sekaligus bagian dari mendukung pemulihan ekonomi negara di tengah pandemi Covid-19.

Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkeu, Putut Hari Satyaka menyampaikan, Kementerian Keuangan saat ini masih menunggu pengajuan pencairan anggaran dari Kemensos.

Kondisi masyarakat semakin sulit sejak kenaikan harga BBM. Kondisi hidup itulah yang dirasakan Saimin dan Paijah. Seumur-umur, mereka belum pernah tersentuh bantuan BLT. Belum lagi biaya penyakit kanker yang diderita oleh sang istri harus ditanggung sendiri.

Risma mengatakan, jika terdapat oknum PT Pos Indonesia yang memotong dana BLT BBM, masyarakat dapat melapor langsung ke Kemensos.

Kemensos melalui PT Pos Indonesia telah melakukan pembayaran BLT BBM di 494 kota/kabupaten.

Warga tersebut meninggal memiliki riwayat penyakit jantung.

Adian mengatakan, BLT di era SBY dan Jokowi berbeda. Sebabnya kenaikan BBM di era SBY lebih tinggi.