Follow
Indonesia Masuk Endemi, BLT Dana Desa 2023 Turun Jadi Rp3,88 Triliun
Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menyampaikan, anggaran program BLT Dana Desa 2023 hanya Rp3,88 triliun, turun dari anggaran sebelumnya yang mencapai Rp27 triliun. Penurunan anggaran ini bagian dari transisi pandemi Covid-19 menuju endemi seiring melandainya penularan virus Corona.
"BLT di APBDes ada Rp3,8 triliun, ini jauh menurun daripada sebelumnya yaitu Rp27 triliun untuk seluruh desa se- Indonesia," katanya dalam acara konferensi pers APBDes di Kuningan City Mall, Jakarta Selatan, (22/6).
Sejalan dengan penurunan anggaran, jumlah penerima BLT Dana Desa tahun ini juga akan dikurangi. Di mana jumlah keluarga penerima manfaat (KPK) BLT Dana Desa menjadi 2.752.035 yang tersebar di 71.984 desa.
Dia menilai, pemberian BLT Dana Desa ini masih diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat desa. Sebab, tak sedikit masyarakat desa yang terdampak pandemi Covid-19 meski pemerintah telah mengumumkan transisi menuju endemi.
"Sejak awal BLT dana desa hadir untuk merespon pandemi covid karena banyak orang yang kehilangan mata pencahariannya. Maka syarat penerima BLT adalah warga desa yang karena Covid-19 kemudian kehilangan mata pencahariannya," pungkasnya.
Jokowi Putuskan Indonesia Masuk Endemi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan keputusan transisi dari pandemi ke endemi Covid-19 pada bulan ini. Keputusan diambil setelah mempertimbangkan hasil kajian situasi pandemi Covid-19 di Indonesia.
"Seminggu-dua minggu ini segera diumumkan," kata Jokowi usai Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023, di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Rabu (14/6).
Jokowi menggelar pertemuan dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Selasa (13/6) kemarin. Rapat tersebut membahas situasi penularan Covid-19 di Tanah Air.
Dalam pertemuan itu, Budi Gunadi Sadikin juga melaporkan hasil kajian indikator pandemi Covid-19. Indikator tersebut di antaranya, jumlah kasus positif, kasus aktif, dan vaksinasi Covid-19.
"Kita kemarin rapat dan sudah kita putuskan untuk masuk ke endemi tetapi kapan diumumkan baru dimatangkan dalam seminggu-dua minggu," ujar Jokowi.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mengingat program ini hanya ditujukan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di Kementerian Sosial.
Baca Selengkapnya
Program bansos pangan berupa beras ini sudah dijalankan pemerintahan Jokowi sejak tahun 2023 lalu.
Baca Selengkapnya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Airlangga menjelaskan berbagai bantuan sosial yang diberikan pemerintah adalah program yang dijalankan setiap tahun.
Baca Selengkapnya
Cahyo mengungkapkan, program Kartu Prakerja selanjutnya yaitu gelombang 68 akan dibuka pada Jumat (17/5).
Baca Selengkapnya
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca Selengkapnya
Pemerintah perlu terlebih dahulu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki.
Baca Selengkapnya
Program ini diperkirakan akan memakan anggaran hingga Rp460 triliun dengan target 82,9 juta anak sekolah di seluruh Indonesia.
Baca Selengkapnya
Keberhasilan Bulog menyalurkan Bantuan Pangan Beras pada tahun 2023 kembali dilanjutkan dengan penyaluran program yang sama untuk tahun 2024.
Baca Selengkapnya