Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra akhirnya resmi dibebastugaskan dari jabatannya. Ini imbas dari postingan istrinya yang dianggap flexing alias pamer harta kekayaan di sosial media. Berikut kumpulan potret modis istri Sudarman yang gemar pakai outfit mahal:

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan, telah memanggil Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra terkait gaya hidup mewah istrinya yang viral di media sosial.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto membuka Rapat Kerja Nasional tahun 2023. Rakernas tersebut bertema "Peningkatan Investasi Melalui Transformasi Digital dan Kepastian Hukum di Bidang Tata Ruang dan Pertanahan".

Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat dengan mengantarkan sertifikat kepada warga yang lanjut usia atau sakit secara door to door.

Ditahan KPK, Kakanwil BPN Riau Tertunduk Lesu. Kakanwil BPN Provinsi Riau, M Syahrir merupakan tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengurusan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Adimulia Agrolestari.

Raja mengungkapkan, dirinya bukan hanya kader Muhammadiyah dalam keorganisasian saja, tetapi juga dalam pendidikan.

Menurut Anggota Komisi II DPR RI, Irwan Ardi Hasman, kepala desa memiliki peran penting dalam program PTSL. Menurutnya, kepala desa dapat mengakomodir dan mengetahui karakteristik setiap masyarakat di desa itu sendiri. Untuk itu, keterlibatan kepala desa perlu dimaksimalkan dalam kegiatan PTSL.

Suroto (44), seorang kepala desa di daerah Klaten mengaku sangat senang dan merasa aman usai sertipikat tanahnya diberikan. Setelah penantian panjang, akhirnya ia memperoleh kepastian hukum atas tanahnya.

Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Cianjur tahun 2022 ini memiliki target Peta Bidang Tanah (PBT) sebanyak 26.360 bidang dan sudah terealisasi 25.833 atau 98 persen.

Keterlibatan masyarakat pun sangat diperlukan demi terlaksananya kegiatan PTSL. Mohammad Toha meminta masyarakat untuk ikut mendaftarkan tanahnya. "Caranya gampang, sekarang hanya perlu mengumpulkan dokumen ke petugas PTSL dan membayar pajak atau BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)," ucapnya.

Dalam kesempatannya tersebut, Dirjen PHPT Suyus Windayana mengingatkan kepada peserta monev terkait dengan visi Kementerian ATR/BPN yang erat kaitannya dengan bagaimana mewujudkan institusi pertanahan dan tata ruang berstandar dunia.

Kepala Kantah Kota Surabaya II, Lampri mengatakan bahwa partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu penentu suksesnya program PTSL. Di Surabaya sendiri, kata Lampiri berdasarkan data yang dia himpun, mayoritas masyarakat yang mengikuti program berada di permukiman.

Saat ini dari total 79 kelurahan yang terbagi dalam 15 kecamatan yang masuk ke wilayah otoritas Kantah Kota Surabaya II, terdapat sejumlah lokasi yang masuk dalam penetapan lokasi (Penlok) PTSL Tahun 2022.

Kepala Kantah Kota Surabaya II mengatakan bahwa untuk PTSL tahun ini realisasi berhasil 100 persen tercapai. Capaian meliputi 100 Peta Bidang Tanah (PBT), 100 Sertipikat Hak atas Tanah (SHAT), dan 416 untuk capaian Kluster 4 (K4).

Adapun MoU dengan PGI ini memuat kerja sama terkait Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, Asistensi Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan Aset Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Anggota, dan Lembaga Keumatan yang Berafiliasi dengan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia.

Asep Hasanudin mengaku awalnya tidak mengetahui bahwa ada program PTSL, karena yang tertanam dalam benaknya mengurus sertipikat itu sulit, berbelit-belit, dan mahal. Namun, ketika ada informasi mengenai PTSL di desanya, ia langsung bergegas mengurus pendaftaran tanah miliknya.

Dalam kesempatan tersebut Anggota Komisi II DPR RI, Irwan Ardi Hasman mengatakan kepada peserta sosialisasi kali ini yang umumnya adalah kepala desa di Kabupaten Cianjur, untuk memahami apa itu program PTSL yang sedang dijalankan Kementerian ATR/BPN.

Usai menandatangani Nota Kesepahaman tersebut, dalam sambutannya Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan kemitraan ini dilaksanakan dalam rangka percepatan penyertifikatan rumah untuk rakyat di seluruh Indonesia.