Tahu Karakteristik Lapangan, Keterlibatan Kades Penting dalam Percepatan PTSL
Merdeka.com - Sosialisasi Program Strategis terus digencarkan oleh Kementerian ATR/BPN. Kali ini Kementerian ATR/BPN bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar sosialisasi di Hotel Gino Feruci, Kabupaten Cianjur, pada Kamis (10/11/2022).
Tujuan sosialisasi ini agar masyarakat memahami dan turut menyukseskan program strategis, salah satunya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam sosialisasi ini seluruh kepala desa (kades) se-Kabupaten Cianjur diundang.
Menurut Anggota Komisi II DPR RI, Irwan Ardi Hasman, kepala desa memiliki peran penting dalam program PTSL. Menurutnya, kepala desa dapat mengakomodir dan mengetahui karakteristik setiap masyarakat di desa itu sendiri. Untuk itu, keterlibatan kepala desa perlu dimaksimalkan dalam kegiatan PTSL.
"Untuk menyelesaikan PTSL, saya sangat serius di wilayah Cianjur untuk mendalami permasalahan pertanahan, dan yang hadir di sini adalah kepala desa supaya bisa saling berdialog dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur kalau ada permasalahan," tutur Irwan Ardi Hasman.
Senada dengan pernyataan tersebut, Kepala Bidang Survei dan Pemetaan pada Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Hesekiel Sijabat mengatakan, para kepala desa perlu didorong dengan maksimal karena merekalah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dengan begitu, proses sertipikasi tanah milik masyarakat dapat berjalan dengan baik.
"Jadi kepala desa memegang peran kunci bagaimana menyejahterakan rakyat, karena langsung berhubungan dengan masyarakat. Kenapa peran kepala desa penting? Karena mengetahui persebaran penduduk seperti bidang tanah mana saja, pelaku usaha mikro di mana saja, kegiatan pertanahan sertipikasi nanti ujungnya bisa mendukung kegiatan program pembangunan," ucap Hesekiel Sijabat.
Selain itu, untuk mempercepat sertipikasi di Provinsi Jawa Barat akan digunakan skema PTSL Partisipasi Masyarakat (PM) pada tahun 2023. "Kami akan melatih pemuda desa bagaimana mendata bidang tanah warga Bapak/Ibu, lalu bagaimana mendata alas hak, kemudian memeriksa alas haknya. Selanjutnya kita harapkan membantu kepala desa untuk mengelola data pertanahan di desa," ujar Hesekiel Sijabat.
Dalam kegiatan ini juga dilakukan penyerahan sertipikat tanah kepada 10 orang penerima yang diserahkan langsung oleh Anggota Komisi II DPR RI, Irwan Ardi Hasman. Turut mendampingi, Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, M. Yusuf; serta beberapa perwakilan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pesan Tegas Kasal M. Ali ke Ratusan Perwira TNI Nakes usai 7 Bulan Digembleng di Lembah Tidar
Sebanyak 134 prajurit jalani pelatihan selama 7 bulan
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca SelengkapnyaDPR dan Korlantas Ungkap Persiapan Terkini Menuju Arus Mudik Lebaran 2024
Korlantas menjelaskan persiapan mudik balik Lebaran 2024 mencapai 98 persen.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu
Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPemudik Diminta Tak Bawa Kendaraan Melebihi Kecepatan Maksimal, Ada Patroli Panduan Siap Mengawasi
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri meminta pemudik tidak membawa kendaraan di atas kecepatan yang telah ditetapkan.
Baca SelengkapnyaBawaslu Rekomendasikan Pemungutan Suara Lanjutan pada 26 TPS di Palembang
Bawaslu Palembang merekomendasikan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada 26 TPS lantaran ditemukan masalah mendasar saat pemilu 14 Februari lalu.
Baca SelengkapnyaRatusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara
Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca SelengkapnyaBawaslu Ungkap Potensi Kerawanan Pilkada Tinggi Ketimbang Pilpres 2024
Potensi kerawanan Pilkada 2024 tinggi dikarenakan persaingan yang sangat tinggi antarcalon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaTKN Ajak Masyarakat Pantau TPS Kawal Kemenangan Prabowo-Gibran
Untuk mewujudkan kemenangan Prabowo-Gibran dalam Pemilu sekali putaran dibutuhkan peran aktif para relawan.
Baca Selengkapnya