Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemerintah tengah memperkuat infrastruktur digital untuk menghindari penyalahgunaan dan menjaga keamanan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan bagian dari upaya untuk mencegah korupsi.

Namun langkah ini tidak mengesampingkan upaya tegas seperti operasi tangkap tangan (OTT) bila adanya bukti yang kuat.

Tingkatkan Ekspor, Mendag Tanda Tangani Persetujuan Kopi Internasional. Keberhasilan ini akan memberi dampak penting pada peningkatan ekspor kopi nasional dan menjaga stabilitas harga kopi dunia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani kopi di Indonesia.

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat bekerja sama dengan TP PKK Provinsi DKI Jakarta menggelar tes Inspeksi Visual Asetat (IVA Test) terhadap 150 orang, sekaligus memberikan paket sembako kepada peserta.

Wempi mengajak berbagai pihak untuk bersyukur atas capaian impresif pertumbuhan perekonomian dan pengendalian inflasi yang relatif baik. Kendati demikian, Wempi juga meminta para pihak untuk waspada atas ancaman krisis ekonomi yang berdampak pada stabilitas suatu negara.

Wamendagri meminta jajaran Satpol PP dan Satlinmas untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan yang ada. Sejalan dengan itu, para jajaran tersebut dipacu untuk turut serta dalam menghadapi isu penguatan ekonomi dan pengendalian inflasi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong tercapainya keberhasilan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Hal tersebut disampaikan Mendagri pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023 di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur

Mendagri meminta Pemda segera menayangkan produknya ke dalam e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan data yang dikantongi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per Januari 2023, dari 552 Pemda baru 257 di antaranya yang telah menayangkan produk di e-Katalog.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong kepala desa meningkat pendapatan asli desa (PADes). Hal itu diperlukan untuk membangun kemandirian fiskal pemerintahan desa, sehingga berbagai program pembangunan dapat dijalankan.

Diketahui berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Kabupaten Sijunjung pada 2022 sebesar 68,69.

Karena itu, lanjut Suhajar, pejabat di tiap komponen Kemendagri perlu memastikan pelaksanaan dan pengelolaan keuangan dapat semakin akuntabel

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkolaborasi dengan Indonesia Indicator, melakukan pemetaan kapasitas daerah dalam pelaksanaan enam urusan wajib pelayanan dasar.

Kepemimpinan kepala daerah menjadi variabel penting dalam mendukung kemajuan suatu daerah. Terlebih di tengah penerapan sistem otonomi daerah yang menyerahkan sejumlah urusan pemerintahan konkuren kepada daerah. Dengan sistem tersebut, daerah memiliki kewenangan lebih luas untuk mengatur urusan pemerintahannya.

Suhajar mengimbau, kemajuan teknologi informasi juga dapat diterapkan di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan sejumlah riset, beberapa negara diketahui mengalami kemajuan pesat karena dukungan teknologi yang andal.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta jajaran pemerintah daerah (Pemda) untuk memedomani kembali delapan arahan Presiden Joko Widodo

Wamendagri menjelaskan, Rakor yang dilaksanakan dari jam 3 sore hingga setengah tujuh malam tersebut dilakukan bersama dengan masyarakat dari Suku Walesi, Suku Wouma, maupun pihak terkait lainnya secara terbuka.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengatakan, lahan seluas 108,8 hektare telah disepakati Kepala Suku Walesi dan Kepala Suku Wouma untuk menjadi lokasi pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan.