Barang Milik Negara

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung bersama DJKN menuntaskan 'pending matters' terkait Penyelesaian Aset BMN tanah dan bangunan, memastikan tata kelola aset negara yang akuntabel dan efisien.

Pemerintah Kota Jambi berkomitmen penuh membela hak-hak warga dalam polemik Sengketa Lahan Zona Merah Jambi di Kenali Asam, menunggu surat resmi DJKN untuk langkah selanjutnya.

HPT merupakan skema pengelolaan untuk mengoptimalisasi aset infrastruktur barang milik negara (BMN), dan/atau aset BUMN.

Jalan masuk ke Hotel Sultan dari arah Gatot Subroto kini telah ditutup

Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Himawan Arief Sugoto mengatakan, pemerintah menargetkan seluruh aset pemerintah pusat dalam bentuk barang milik negara (BMN) bisa tersertifikasi seluruhnya pada 2024 mendatang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, negara yang memiliki peradaban yang semakin tinggi dan punya tata kelola yang bisa diandalkan, dapat dilihat dari bagaimana treatment-nya terhadap barang milik negara atau asetnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyaksikan serah terima barang milik negara (BMN) Kementerian PUPR tahun 2022 tahap 2. Penyerahan ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik yang sangat penting bagi masyarakat, karena BMN dibangun menggunakan APBN.

Purnama menyampaikan bahwa selama 5 tahun terakhir, nilai aset pemerintah mengalami kenaikan khususnya pada tanah. Seiring dengan kenaikan tanah, maka menurut Purnama nilai aset pemerintah di hulu migas otomatis turut mengalami kenaikan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan PT Hutama Karya (Persero) diberi penyertaan modal negara (PMN) non tunai berupa barang milik negara (BMN). Nantinya, BMN berupa tanah atau aset eks BPPN itu akan digunakan dalam pengembangan bisnis properti.

Direktur Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Encep Sudarwan mengatakan, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyediakan BMN di bidang Energi baru terbarukan, guna mengatasi pemanasan global.

Sesditjen Perumahan Kementerian PUPR, M. Hidayat menyampaikan, dengan diserahkannya rumah susun tersebut secara langsung semua kewajiban akan beralih ke BRIN.

Kepala Subdirektorat BUMN III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Bambang Sulistyono menyampaikan, target itu tertuang dalam roadmap yang telah disusun. Menyusul capaian yang terus meningkat selama 10 tahun belakangan ini.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan serah terima barang milik negara (BMN) hasil pembangunan instansi senilai Rp 222,58 triliun. Ini merupakan hasil pembangunan Kementerian PUPR yang alokasinya berasal dari APBN.

"Komisi I DPR RI memutuskan menyetujui usulan penjualan kapal eks KRI Teluk Sampit 515 pada Kementerian Pertahanan sesuai dengan surat presiden RI nomor R-57/Pres/12/2021 perihal permohonan persetujuan penjualan barang milik negara."

Namun, nilai acuan sebesar Rp740 juta itu diperlukan perhitungan ulang. Oleh karena itu, Kemenkeu sebagai pengelola barang akan menugaskan penilai pemerintah untuk kembali menilai barang yang dilelang ini berapa nilainya, dan ini akan menjadi acuan dalam proses lelang.

Diwe melanjutkan, pada 2021 sebanyak 75 kementerian dan lembaga sudah tercatat dalam program ABMN, dengan aset gedung yang diasuransikan senilai lebih dari Rp36 triliun.

Maka dari itu, diharapkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, SKK Migas, dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bisa menyelesaikan inventarisasi dan penilaian BMN.

Kementerian Keuangan sertifikasi sebanyak 23.652 bidang tanah Barang Milik Negara (BMN) sejak Januari hingga 24 November 2021. Pada awal tahun, kementerian ini menargetkan mampu mensertifikasi tanah sebanyak 26.790 bidang tanah.

Kementerian Keuangan mengasuransikan aset negara di 64 kementerian atau lembaga (K/L) senilai Rp34,38 triliun sejak 2019 sampai triwulan III-2021. Namun demikian, masih ada aset di 24 K/L belum diasuransikan.

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pengelolaan barang milik negara (BMN) sejak Januari sampai Oktober 2021 telah mencapai Rp801,6 miliar. Angka tersebut meningkat 20,93 persen dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp662,6 triliun.