Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Pemerintah menargetkan renovasi 400 ribu rumah tidak layak huni pada tahun 2026, sebuah peningkatan signifikan yang menjadi prioritas utama kabinet Prabowo Subianto.

Kemensos dan Kementerian PKP intensifkan verifikasi program bedah rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat di Jawa Barat. Ini memastikan bantuan tepat sasaran dan mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang memverifikasi 50 unit rumah kumuh untuk program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2026, dengan alokasi anggaran stimulan Rp23 juta per unit.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) secara progresif mengimplementasikan digitalisasi BSPS untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau lokasi calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Surabaya, menandai peningkatan signifikan program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri PKP Maruarar Sirait meluncurkan Program BSPS 2026 di Bangkalan, Madura, dengan alokasi besar untuk perbaikan rumah layak huni dan dorong ekonomi daerah.

Mendagri menjelaskan bahwa program tersebut menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan.

Mendagri juga mengapresiasi Menteri PKP Maruarar Sirait atas kontribusinya terhadap rakyat kecil melalui program perumahan.