Bagasi Lion Air Berbayar

Jika mengirim barang lewat udara, maka pihaknya tidak hanya harus membayar biaya Surat Muatan Udara (SMU) saja. Ada biaya-biaya lain yang harus ditanggung, misalnya biaya gudang.

Melalui kerja sama ini, sebagian barang kiriman Lion Parcel akan diangkut menggunakan kereta api. Sebaliknya, barang dari KA Logistik juga bakal dikirim menggunakan pesawat milik Lion Air.

Setiap barang bawaan yang melebihi ketentuan bagasi bebas sebagaimana ketentuan di atas disebut sebagai over bagasi dan dikenakan tarif over bagasi.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Yunita Rusanti mengatakan, jumlah angkutan udara domestik pada Januari 2019 sebanyak 6,7 juta orang, atau turun 16,07 persen dibandingkan Desember 2018.

Kepala PT Pelni Cabang Baubau, Capt Akhmad Sadikin mengatakan, program memberi label pada barang bawaan penumpang seperti halnya penumpang maskapai penerbangan adalah untuk lebih mempermudah pengguna jasa kapal laut itu agar tidak repot akan barang bawaannya yang berlebihan.

Institute for Development Economy dan Finance (Indef) menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai tidak tegas terkait dengan pengenaan bagasi pesawat berbayar oleh maskapai. Hal tersebut terlihat dari tidak seragamnya penundaan pelaksanaan bagasi berbayar.

Keputusan maskapai penerbangan menerapkan bagasi pesawat berbayar memberikan dampak signifikan bagi sektor pariwisata. Hal ini akibat menurunnya wisatawan lokal maupun asing. Bhima juga mengatakan apalagi saat ini pemerintah sedang gencar mempromosikan 10 Bali baru.

Institute for Development Economy dan Finance (Indef) mengatakan bahwa pengenaan bagasi pesawat berbayar bakal menghantam perekonomian Indonesia. Dalam jangka panjang, pengenaan bagasi berbayar bisa saja menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi stagnan di kisaran 5 persen.

Polana menilai Lion Group selama ini belum maksimal mensosialisasikan tarif bagasi dengan cara prepaid maupun EBT sehingga banyak pengguna jasa angkutan udara belum mengetahui cara pembelian bagasi yang tepat.

Kebijakan bagasi berbayar yang diterapkan sejumlah maskapai penerbangan tak hanya merugikan penumpang, tapi menimbulkan efek domino bagi sektor lain. Bahkan dampak dari kebijakan ini pasti akan memukul sektor pariwisata, perhotelan, hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Polana B. Pramesti mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi mengenai penerapan bagasi berbayar oleh Lion Air dan Wings air. Dalam evaluasi tersebut, ditemukan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan pengenaan tarif bagasi angkutan udara akan menyumbang inflasi. Meski demikian, pihaknya belum dapat memastikan besaran pengaruh yang diberikan.

Kementerian Perhubungan akan menerbitkan Peraturan Menteri (PM) yang mengatur perihal bagasi maskapai. Itu termasuk didalamnya terkait persoalan tarif batas atas bagasi pesawat. Adapun untuk PM tersebut hanya diperuntukan khusus maskapai berbiaya murah atau low-cost carrier (LCC).

Ketua Persaudaraan Pengusaha Travel Umroh dan Haji Indonesia (Perpuhi), Her Suprabu mengatakan, setelah ada penambahan rute baru tersebut, pada periode umrah tahun ini total seat yang disediakan maskapai ada sekitar 60 ribu, baik yang dilayani Garuda Indonesia maupun Lion Air.

Arief Yahya mengaku sedih dengan kebijakan pencabutan bagasi gratis sejumlah maskapai penerbangan berbiaya rendah itu. Menurut dia, pariwisata menjadi sektor yang terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, pemerintah akan mengatur batas atas pengenaan tarif bagasi penumpang pesawat. Pengaturan ini dilakukan agar pengenaan tarif bagasi tak berdampak besar pada inflasi.

Managing Director Lion Air Group Daniel Putut mengatakan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan keberlanjutan industri maskapai penerbangan, jika kebijakan penetapan bagasi berbayar pada maskapai penerbangan ditunda sesuai dengan imbauan Komisi V DPR RI.

Wakil Ketua DPR RI Komisi V sebagai Pimpinan Sidang Sigit Susiantomo mengetuk palu, bahwa regulasi tersebut harus ditunda sampai pemerintah selesai mengkaji ulang keputusan penghapusan layanan bagasi cuma-cuma (Free Baggage Allowance).

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan, akan memanggil Lion Air terkait pengenaan tarif bagasi. Pernyataan tersebut dikemukakan saat melakukan sidak (inspeksi mendadak) bersama sejumlah anggota lainnya di Bandara Internasional Adi Soemarmo Solo, Rabu (23/1).

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana B Pramestu mengatakan, dari hasil pemantauan sejauh ini, tidak ditemukan masalah yang berarti. Menurutnya, seluruh maskapai sudah melaksanakan SOP, sehingga operasional penerbangan masih berjalan dengan baik dan lancar.