Abk Indonesia Jadi Budak

Mendapatkan informasi itu, PKB langsung bergerak cepat dengan melakukan koordinasi bersama para pihak terkait. Penanganan itu sekitar sembilan hari hingga selesai.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui adanya ABK Indonesia, khususnya awak kapal perikanan berbendera asing, terjebak situasi perbudakan modern di laut. Dia mengungkapkan, masalah-masalah yang kerap dihadapi para ABK didominiasi penipuan, penahanan gaji, kerja melebihi batas waktu, hingga kekerasan fisik.

Keempatnya merupakan para korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mendapatkan dana sebesar 12.706 USD atau sebesar Rp176.500.000.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Panama City membantu memulangkan 13 anak buah kapal (ABK) WNI yang bekerja di Kapal Playa Muino Vello milik perusahaan Spanyol, Stella Maris de Bueu S.L., dari Panama ke Indonesia.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani menyebut bahwa para anak buah kapal (ABK) yang bertahan di rumah mewah di kawasan Cipanas, Garut, sudah tinggal selama satu tahun. Mereka bertahan karena menunggu hak yang belum dibayar oleh perusahaan agensi.

Si bos, diungkapkan Yulia, awalnya sempat tidak mau bertanggungjawab atas utang para ABK itu.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengatakan, bahwa awalnya pihak BP2MI menerima laporan belasan ABK ditelantarkan majikan. Mendapat laporan tersebut, pihak BP2MI langsung melakukan penggerebekan.

Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Basilio Araujo, buka suara atas maraknya kasus pelanggaran HAM yang menerpa ABK Indonesia. Menurut dia, regulasi yang tumpang tindih membuat pemerintah kesulitan dalam memberikan perlindungan bagi ABK.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah meluncurkan formulir aduan terkait kasus penelantaran bagi awak kapal Indonesia. Kabar baiknya formulir ini sesuai dengan standar Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan dapat diakses secara online di website Kemenko Marves.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mewacanakan integrasi data kependudukan dan dokumen pelaut untuk meningkatkan pengawasan pergerakan awak kapal perikanan. Melalui cara ini diharapkan perlindungan terhadap awak kapal Indonesia dapat lebih maksimal.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengadakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Persiapan Pengesahan Konvensi International Labour Organization No. 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan (Work in Fishing) yang disahkan pada 14 Juni 2007.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjadi perwakilan negara Indonesia dalam konferensi virtual 'Maritime Virtual Summit on Crew Changes' yang diselenggarakan oleh Pemerintah Inggris dan dihadiri oleh sejumlah negara anggota IMO dan organisasi internasional di sektor maritim.

Penangkapan ini berawal dari informasi ada seorang warga negara Indonesia diduga dianiaya hingga meninggal dunia karena dipekerjakan secara tidak manusiawi, dan jenazah disimpan di atas kapal. Atas informasi itu, tim pun bergerak menelusuri dan alhasil diamankan dua kapal tersebut.

Ketiga tersangka tersebut, yakni atas nama Z selaku mantan Direktur PT Sinar Muara Gemilang, atas nama MK selaku Direktur PT Lakemba Perkasa Bahari, dan atas nama S sebagai penerima ABK di PT Lakemba Perkasa Bahari.

Para korban mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK dan penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka TPPO yang berperan sebagai agen pengirim ABK ke kapal penangkapan ikan tsb di atas.

Mereka ditangkap pada Jumat 12 Juni 2020. Meski tidak merinci, Direskrimum Polda Kepri, Kombes Arie Darmanto masih terus melakukan pengembangan atas kasus tersebut.

Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri, Brigjen Polisi Ferdy Sambo mengatakan, agen penyalur dua ABK asal Indonesia itu ditangkap di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Kamis (11/6) dini hari.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Zulficar Mochtar mengatakan, salah satu permasalahan utama Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia saat ini adalah penggajian yang tidak jelas antara pemberi kerja dan pekerja. Padahal seharusnya, ini menjadi kesepakatan yang tidak boleh dilanggar.

Adapun 11 permasalahan tersebut antara lain adanya tipu daya saat akan melakukan perjalanan berlayar baik dari perusahaan maupun saat kapal berlayar. Kedua, pembayaran gaji atau upah yang tidak jelas bentuknya. Kemudian pemanfaatan kerentanan pekerja itu sendiri.

Dua awak kapal atas nama Reynalfi dan Andri Juniansyah ini mengaku sengaja melompat dari atas kapal saat melintasi Selat Malaka. Sebab, keduanya tak tahan dengan perlakuan dari kapten kapal dan sesama awak kapal berbendera China tersebut.