Merdeka.com - Meski deklarasi kemerdekaan Indonesia sudah dilakukan sejak 17 Agustus 1945, namun tahun-tahun setelahnya Indonesia masih menghadapi berbagai peristiwa di dalam negeri, salah satunya pada 1 Maret 1949.

Peristiwa tersebut bahkan telah diangkat menjadi film yang berjudul ”Enam Djam di Djogja” yang disutradari oleh Usmar Ismail, Soerja Soemanto dan D. Djajakusuma diproduksi oleh Perfini (Perusahaan Film Nasional Indonesia).

Yogyakarta merupakan kota yang cukup penting setelah kemerdekaan Indonesia sebab telah menjadi ibu kota Republik Indonesia berdasarkan sidang Kabinet pada 3 Januari 1946. Peristiwa 1 Maret 1949 pun menjadi serangan umum yang penting guna mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Berikut merdeka.com merangkum sejarah serangan umum 1 Maret 1949 beserta kronologi, dan penggagasnya yang masih menjadi kontroversial hingga kini:

Latar Serangan Umum 1 Maret 1949

Serangan umum 1 Maret 2949 dilatar belakangi karena Belanda yang melancarkan Agresi Militer II ke Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia pada tanggal 19 Desember 1948. Serangan tersebut menyasar Istana  Kepresidenan, markas  Tentara  Nasional  Indonesia, dan  bandara  Maguwo, juga para tokoh penting Indonesia.

Beberapa hari setelah pendudukan Belanda atas kota Yogya, para pemimpin Indonesia diberangkatkan ke pengasingan. Soekarno, Sutan Syahrir dan Haji Agus Salim diasingkan ke Brastagi, sedangkan Moh. Hatta, Mr Roem, Mr Ali Sastroamidjojo dan Mr Assaat diasingkan ke Bangka. Pada akhirnya, mereka semua disatukan di Bangka.

Belanda yang sempat menganggap Kota Yogyakarta vakum karena tidak mendapati perlawanan pada siang hari pun lengah pada malam hari. Kesempatan ini kemudian digunakan oleh tentara Republik menyerang pos-pos patroli Belanda.

Kronologi Serangan Umum 1 Maret 1949

Pada tanggal 1 Maret 1949 setelah perencanaan yang matang, serangan serentak secara besar-besaran dilakukan pada pagi hari. Serangan ini dilakukan selama enam jam oleh TNI dipimpin oleh Letkol Soeharto, Ventje Sumual, Mayor Sardjono, serta Mayor Kusno. Dan sesuai rencana, pada pukul 12.00 siang, pasukan TNI mundur seperti yang dilansir dari laman kemendikbud.go.id.

Dalam waktu enam jam tersebut, Belanda berhasil dipukul mundur dan masyarakat Indonesia kembali mengambil alih kota Yogyakarta.

Keberhasilan serangan umum 1 Maret ini menjadi tanda atas posisi Indonesia di mata Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sebelumnya sempat dipropaganda oleh Belanda. Secara internal, serangan umum tersebut juga berdampak menaikkan semangat rakyat dan prajurit yang sempat merosot karena Agresi Militer Belanda ke-II.

Kontroversi Penggagas Serangan Umum 1 Maret 1949

Penggagas Serangan Umum 1 Maret masih menjadi kontroversi. Dalam film dan buku-buku yang beredar selama Orde Baru, disebutkan bahwa Soeharto adalah penggagas sekaligus pelaku utama Serangan Umum 1 Maret.

Dalam buku 'Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI AD' yang diterbitkan oleh Dinas Sejarah Militer TNI AD tahun 1972. Dalam buku tersebut, dituliskan Soeharto adalah inisiator Serangan Umum 1 Maret.

Sedangkan di buku lain yang berjudul 'Buku Takhta untuk Rakyat' tertulis jelas siapa penggagas Serangan Umum 1 Maret. Pada saat itu, Sultan merasa was-was dan resah dengan semangat juang TNI dan rakyat yang kian menurun. Sultan pun mengetahui bahwa Indonesia dan Belanda akan dibicarakan di forum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) melalui siaran radio luar negeri. Sultan pun menginginkan adanya sebuah serangan di siang hari. Meski tidak dapat mengusir Belanda dari Yogyakarta, paling tidak dapat menunjukkan jika TNI masih ada.

Kritik Sejarawan

Sejarawan Asvi Warman mengkritik dominasi peran Soeharto tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, Soeharto yang saat itu berpangkat Letnan Kolonel jelas tidak mungkin menggagas Serangan Umum 1 Maret.

Ia yakin bahwa inisiator sesungguhnya pasti Sultan Hamengkubuwono IX. Sedangkan Soeharto hanya pelaksana lapangan. "Sejauh mana Soeharto bisa memantau siaran radio luar negeri. Ide awal pasti datang dari Sultan yang selalu memantau situasi politik luar negeri lewat radio. Sultan tahu akan ada sidang PBB. Beliau ingin ada sesuatu hal yang bisa membuktikan Republik Indonesia masih ada," ucap Asvi pada Merdeka.com. Asvi juga mengkritik peran Sultan yang dipinggirkan dalam peristiwa tersebut bahkan juga selama Order Baru. "Peran Sultan selama Orde Baru memang sangat dipinggirkan. Padahal Sultan sangat berperan selama perang kemerdekaan. Bukan hanya saat Serangan Umum 1 Maret saja. Tapi kan selama Orde Baru ini seolah-olah Sultan tidak berperan apa-apa," kritik Asvi.