Pemerintah mendorong kebijakan Omnibus Law atau penyederhanaan perizinan akan masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas 2020). Saat ini, naskah akademis Omnibus Law telah diselesaikan. Menko Airlangga menjelaskan Omnibus Law ini akan membahas ekosistem penyederhanaan perizinan dan investasi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menargetkan seluruh proyek kilang bisa selesai dalam lima tahun. Saat ini terdapat 4 proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) dan 2 proyek Grass Root refinery (GRR).
Menurut Jokowi, rangkulan dilakukan Surya Paloh kepada Sohibul Iman tak ada yang salah. Hanya saja Jokowi menggarisbawahi rangkulan itu dimaksudkan dalam rangka merawat kebangsaan.
Jokowi meminta isu Megawati menolak jabatan tangan Paloh tidak besar-besarkan lagi.
Saat acara Puncak Kongres dan perayaan HUT ke-8 Partai NasDem, Paloh meminta agar Jokowi berbicara. Usai mengucapkan permintaan tersebut, Paloh berucap ingin memeluk orang nomor satu di negeri ini.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menjelaskan pemangkasan jabatan struktural camat dan lurah masih dipertimbangkan. Hal tersebut terkait permintaan Presiden Joko Widodo yang akan memangkas mulai dari eselon IV.
Menurut Ma'ruf kata dia sangat mendukung untuk pengembangan ekonomi syariah. Sehingga kata dia, keberadaan KEK halal akan memperkuat rencana Pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah.
Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo, menjelaskan nilai ambang batas (passing grade) yang digunakan pada seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini lebih rendah. Hal tersebut lantaran tahun kemarin passing grade dinilai terlalu tinggi sehingga banyak peserta yang tidak lulus di Kabupaten/Kota.
Namun, dia mengatakan, anaknya tidak hadir lantaran surat pemanggilan tersebut belum sampai ke tangan Yamitema.
Pendaftaran CPNS 2019 resmi dibuka kemarin (11/11) malam. Namun, calon pendaftar mengalami beberapa kendala karena sulit untuk mengakses website pendaftaran. Terkait hal tersebut, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, mengatakan hal tersebut sudah diatasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, sepakat pada usulan Kejaksaan Agung ikut menyelesaikan permasalahan di tubuh PT Asuransi Jiwasraya. Menurutnya, permasalahan di Jiwasraya harus diselesaikan secara komprehensif.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memutuskan siapa nama Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan direktur utama Bank Tabungan Negara (BTN). Menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir hal tersebut adalah keputusan dari Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran kabinet Indonesia Maju berinovasi melakukan terobosan kebijakan dalam menekan defisit neraca perdagangan. Setidaknya ada sejumlah arahan yang menjadi perhatian Presiden Jokowi. Pertama, perbaikan pada industri migas nasional.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas terkait pemberdayaan usaha, kecil dan menengah (UKM). Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi ingin UKM diberdayakan. Salah satunya, Presiden Jokowi meminta tahun depan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM dapat diturunkan dari saat ini 7 persen.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan beberapa hal kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mulai dari penggunaan e-rekap untuk Pemilu 2020, penyediaan salinan dalam bentuk digital hingga pemutakhiran data pemilihan berkelanjutan.
Hal itu ditegaskan Ketua KPU Arief Budiman usai bertemu Presiden Jokowi.
"Ini perlu saya informasikan bahwa di Amerika kemarin Sekretaris Ross (United States Secretary of Commerce) bercerita kepada saya di sana sekarang kalau ada menteri ingin mengeluarkan satu peraturan, dia harus mencabut dua peraturan menteri."
"Jumlah calon yang terpilih juga mengalami peningkatan, untuk DPR dan DPD, di 2014 terpilih 131, di 2019 terpilih 162," kata Arief.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan, usulan Mendagri, Tito Karnavian terkait evaluasi pelaksanaan pilkada langsung akan dibahas oleh pemerintah. Menurut dia, pemerintah saat ini belum menentukan keputusan terkait hal tersebut.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Senin (11/11). Dalam pertemuan tersebut, KPU mengutarakan beberapa hal salah satunya terkait Peraturan KPU (PKPU) yang putusannya sudah ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).
