Follow
Yasonna: Kita sambut dengan suka cita masuknya PAN ke pemerintah
Merdeka.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) yang juga politikus PDI Perjuangan, Yasonna Laoly mendukung Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dengan koalisi pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
"Kita sambut dengan suka cita masuknya PAN ke pemerintah," kata Yassona di Komplek Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (2/9).
Mantan anggota DPR ini menilai bergabungnya PAN dengan pemerintah bukan sebagai sikap pembelotan dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan kemudian mendukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
"Sekarang sudah tak ada istilah KIH dan KMP. Berada di pemerintahan dan membantu adalah sesuatu yang oke," terangnya.
Dalam menyelesaikan problem pemerintah yang kini sedang dilanda krisis ekonomi, dia mengajak semua partai yang tergabung dalam KMP dapat bekerja sama dengan pemerintah Jokowi.
"Kita mengajak siapa pun untuk mendukung bangsa sebagai amanah kepada rakyat. Untuk menyelesaikan persoalan yang ada," pungkasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
MK bakal menggelar Rapat Permusyawakaratan Hakim untuk membahas posisi Arsul Sani.
Baca Selengkapnya
Yenny Wahid menyebut bansos yang diberikan anggap saja sedekah dan sedekah tak wajib untuk memilih paslon tersebut.
Baca Selengkapnya
Anak tokoh nasional dianggap 'akrab' dengan Megawati sejak usia 5 tahun sampai sukses menjadi kepala daerah. Siapa sosok yang dimaksud?
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca Selengkapnya
Nana menyebutkan petani saat ini menghadapi tantangan yang besar, seperti dampak perubahan iklim.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum PKB ini menilai, PKS mempunyai nama partai yang sesuai dengan isu visinya yakni keadilan, sejahtera yang harus diwujudkan secara bersama-sama.
Baca Selengkapnya
Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca Selengkapnya
Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca Selengkapnya
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca Selengkapnya