Wiranto Cs Ingin Buat Munaslub, OSO Singgung Pengurus Resmi Terdaftar di Kemenkum HAM
Merdeka.com - Kubu Wiranto akan galang dukungan untuk membuat Musyawarah Nasional (Munas) tandingan partai Hanura. Merespons itu, Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menegaskan Hanura kubu Wiranto tidak resmi lantaran tidak terdaftar di Kemenkum HAM.
"Partai politik yang resmi adalah partai politik yang terdaftar di Menkum HAM," kata OSO saat gelar jumpa pers di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Kamis (18/12).
Kubu Wiranto juga menyebut, Munas yang digelar kelompok OSO abal-abal karena tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Ketua Dewan Pembina Hanura yang sebelumnya dijabat Wiranto.
OSO menegaskan, aturan tersebut tidak ada dalam mekanisme AD/ART Partai Hanura. Lagi pula, OSO bilang, Presiden sedang sangat sibuk dan Munas Hanura masih tersisa satu hari lagi untuk bisa mengundang Jokowi.
"Karena kita tidak mau melibatkan hal-hal konflik mengikutsertakan bapak presiden dalam hal-hal konflik. Itu sebabnya, itu juga tidak ada di dalam AD/ART hal-hal seperti itu," ucap OSO.
Meski begitu, OSO sangat senang bila hasil Munas III Hanura dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden. OSO menyebut, Hanura sangat komitmen dukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Sampai sekarang pun kita tetap komit mendukung kebijakan yang telah dilakukan oleh bapak presiden dan wakil presiden," pungkas eks Ketua DPD RI itu.
Gerbong pendukung Wiranto, menyatakan akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Hanura di luar kepengurusan Oesman Sapta Odang (OSO). Chairuddin Ismail, Ketua Dewan Kehormatan Hanura periode sebelumnya, menyatakan Hanura kepengurusan OSO abal-abal.
Chairuddin merespon mundurnya Wiranto dari Ketua Dewan Pembina. Dia meminta ada pengganti Wiranto, hingga meminta ada Plt Ketua Umum.
"Dan juga kemudian kita juga berharap Pelaksana Ketua Umum, karena di sana kita anggal tidak sah. Sekalipun kita aklamasi, aklamasi, saya minta temen-temen DPC DPD memilih apakah dia ikut kepada Partai Hanura abal abal atau kepada Hanura yang asli," ujarnya di Hotel Atlet Century, Jakarta, Rabu (18/12).
Chairuddin menilai, Munas Hanura 2019 tidak sah karena tidak semua pengurus daerah diundang. OSO dituding menyingkirkan orang lama dengan mengganti gerbong yang dia bawa.
Karenanya, Chairuddin mengajak pengurus Hanura dan kader yang disingkirkan untuk ikut menggelar Munaslub. Dengan langkah awal mengukuhkan Plt Ketua Umum di luar OSO.
"Nanti setelah terbentuk semua kita adakan Munaslub," kata Chairuddin.
Dia mengklaim akan melakukan konsolidasi dengan para pengurus Hanura daerah yang banyak disingkirkan OSO. Atau orang-orang lama yang ingin menyelamatkan Hanura dari kepemimpinan OSO sekarang.
Chairuddin membantah bila dianggap Hanura pecah. Sebab, dia klaim kekuatan di luar OSO ini adalah orang-orang lama Hanura.
"Tetapi ya kita dilihat disitu kan berarti ada dua partai Hanura kan, ya ga? Cuma kita melihatnya sana Hanuranya Hanura apa?" kata mantan Plt Kapolri itu.
Dia pun tidak masalah jika Daryatmo, Ketum Hanura Munaslub Bambu Apus 2018 yang tak diakui kubu OSO itu, menjadi ketua umum. Sementara, Chairuddin belum memastikan kapan Munaslub dapat digelar.
"Kalaupun pak Wiranto misalnya mundur kan ada wakil ketua pembina, terus nanti ketua umum nya kan ada pak Daryatmo lagi atau siapa nanti kita akan bicarakan ke dalam. Setelah itu terbentuk, itulah Hanura," kata Chairuddin.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wiranto kini bertugas mengelola akun sosial media Korem Bengkulu. Tujuannya, memberitahu seluruh kegiatan yang dilakukan.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Munir.
Baca SelengkapnyaWindhy Arisanti menjadikan kondisi tersebut peluang merintis bisnis kue dan aneka camilan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Habiburokhman menyebut Indonesia negera besar sehingga membutuhkan banyak orang untuk membangunnya.
Baca SelengkapnyaSuhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.
Baca SelengkapnyaTuntutan tersebut dibacakan Jaksa setelah menilai Dadan terbukti sebagai makelar kasus kepengurusan di MA bersama dengan Sekretaris MA; Hasbi Hasan.
Baca SelengkapnyaMereka adalah kelompok rentan yang sering dimanfaatkan untuk mendulang suara. Ragam perjuangan mereka lakukan guna mendapatkan hak-haknya.
Baca SelengkapnyaWira mengatakan, ke depan penyidik akan kembali memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Baca SelengkapnyaSelama menjadi bupati, ia diterjang cobaan besar akibat melanjutkan program bupati pendahulunya yang bermasalah
Baca Selengkapnya