Usul Ditolak Mendagri, Demokrat Ngotot Ingin Jadikan Kadernya Wakil Ketua DPRD Jabar
Merdeka.com - Usulan penambahan pimpinan DPRD Jawa Barat dari Demokrat tidak dikabulkan. Pengurus partai segera melayangkan surat keberatan terhadap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Presiden RI Joko Widodo.
Diketahui, sebelumnya usulan itu didasari karena saat ini jumlah anggota DPRD Jawa Barat bertambah menjadi 120 orang dari sebelumnya 100 orang.
Namun, berdasarkan ketetapan surat keputusan Mendagri Nomor 161.32-4363 tahun 2019 tentang pengangkatan pimpinan definitif DPRD Jawa Barat, hanya tercantum lima pimpinan definitif terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua. Sementara Demokrat ingin ada penambahan satu kursi wakil ketua untuk kadernya.
Saat ini, Taufik Hidayat dari Partai Gerindra sudah resmi menduduki kursi Ketua DPRD Jawa Barat periode 2019-2024. Ia disahkan dalam rapat paripurna pengambilan sumpah dan janji pimpinan DPRD Jawa Barat, Kamis (3/10).
Posisi wakil ketua diisi oleh Achmad Ru'yat dari PKS, Ineu Purwadewi Sundari dari PDI Perjuangan, Ade Barkah Surahman dari Partai Golkar dan Oleh Soleh dari PKB.
Ketua Fraksi Partai Demokrat, Asep Wahyuwijaya mengaku keberatan dan akan melayangkan surat kepada Mendagri yang ditembuskan pula ke Presiden Joko Widodo.
Ia mengklaim, usulan penambahan kursi pimpinan ini sudah mendapatkan pandangan dari sejumlah pihak baik itu dari guru besar ketatanegaraan, pakar, dan ahli.
Dalam undang-undang disebutkan jika anggota DPRD sebanyak 85 hingga 100 orang, maka unsur pimpinan sebanyak 5 orang. Sedangkan kondisi ini berbeda dengan DPRD Jawa Barat yang berjumlah 120 orang.
Meski demikian, untuk pengambilan langkah hukum, ia memilih untuk menundanya. "Kami akan bersurat kepada presiden. Soal gugatan atau menempuh TUN (tata usaha negara) atau segala macam, itu ada prosesnya. Kami belum sejauh itu," kata dia.
"Seluruh mekanisme upaya yang itu dimungkinkan secara tata aturan yang baik, kami akan lakukan agar 120 orang DPRD Jawa Barat ini dilegitimasi secara utuh oleh pimpinannya," paparnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat Taufik Hidayat memilih menjawab normatif saat ditanya soal usulan penambahan unsur pimpinan ini. "Kita selama bisa membantu, ya pasti dibantu selama untuk kemaslahatan warga Jawa Barat. Jadi ini masih diproses," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Partai Demokrat mulai memunculkan sejumlah nama yang akan diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra tidak mengharuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaPolitikus Partai Gerindra resmi menjadi mualaf di hadapan sosok capres dan Imam Besar Masjid Istiqlal. Ini informasinya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pantas mengatakan, kemungkinan partainya bakal mengumumkan nama bakal calon gubernur pada Mei 2024 mendatang
Baca SelengkapnyaDPC PDIP Jember telah membentuk Tim Penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaKoalisi Perubahan sudah mulai membahas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Salah satu yang dibahas yakni bakal calon yang akan diusung.
Baca SelengkapnyaGanjar pede hengkangnya ratusan anggota organisasi sayap PDIP pasca Ara mundur tidak berpengaruh terhadap suaranya di Jabar.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaHasto justru menyindir soal konstitusi dan demokrasi yang dirampas.
Baca Selengkapnya