TKN Sebut Program PKH jadi Andalan Jokowi Turunkan Angka Kemiskinan

Merdeka.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Ace Hasan Syadzily menyebut Program Keluarga Harapan (PKH) berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 9,6 persen. Maka itu, PKG menjadi andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini angka terendah dalam sejarah Indonesia. Bukan hanya angka kemiskinan, angka gini rasio juga mengalami penurunan hingga 0,38 yang itu artinya kualitas pemerataan pendapatan semakin membaik," kata Ace kepada wartawan, Kamis (7/2).

"Ini data BPS, tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Data BPS ini juga digunakan oleh pemerintahan manapun. Kalau meragukan data BPS ya parameter apalagi yang mau kita gunakan," jelas politisi Partai Golkar itu.

Menurut Ace, program PKH kualitasnya lebih baik di era Jokowi dibanding saat diluncurkan pada 2017. Komponen-komponen dari program ini, meliputi pemenuhan terhadap hak dasar, pendidikan, kesehatan, disabilitas dan lanjut usia, terus mengalami perbaikan di pemerintah Jokowi.

"Tanpa keputusan yang diambil Pak Jokowi, tidak mungkin kualitas dan anggaran untuk rakyat itu akan menjadi kebijakan yang tepat. Di era Pak Jokowi, reformasi sistem perlindungan sosial melalui program bantuan sosial yang lebih besar untuk rakyat miskin lebih besar. Sehingga tak heran jika angka kemiskinan di era Pak Jokowi turun menjadi 9,6 persen. Jika bukan karena kebijakan dan arahan Pak Jokowi untuk program PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tentu program-program seperti itu tidak menjadi prioritas utama," ungkap Ace.

PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat yang diperuntukkan bagi keluarga penerima manfaat. Pada 2014, jumlah penerima program ini sebanyak 2,79 juta keluarga. Tahun 2015 naik menjadi 3,5 juta, tahun 2016 menjadi 6 juta keluarga, tahun 2017 menjadi 6,2 juta keluarga dan pada tahun 2018 jumlah meningkat cukup drastis menjadi 10 juta. Tahun ini jumlah penerima manfaat tidak berubah.

Adapun anggaran yang dikucurkan Negara, pada tahun 2014 sebesar Rp 5,6, tahun 2017 sebesar Rp 11,4 triliun. Tahun 2018 terjadi kenaikan hingga Rp 19,4 triliun dan tahun 2019 pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 34,4 triliun untuk program ini.

Pengamat politik dari The Habibie Center, Bawono Kumoro, menyebut Jokowi terlihat serius melaksanakan program proteksi sosial ini. Karena anggaran dikeluarkan cukup signifikan.

"Ini terbukti dari keseriusan petahana dalam menganggarkan program itu di APBN dalam jumlah signifikan dan mengalami kenaikan setiap tahunnya," kata Bawono.

Bawono, menilai Jokowi juga tidak pernah mengklaim PKH digagas olehnya. Jokowi terus mengaplikasikan program itu karena dianggap positif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Presiden Joko Widodo menghargai program-program dianggap baik di pemerintahan terdahulu. Tidak lantas menghapus begitu saja. Selama ini kan hampir tidak ada keberlanjutan suatu program dari satu pemerintahan ke pemerintah berikutnya," kata dia.

Bawono pun tak menampik kritikan bahwa ada dimensi politik dalam PKH. Dia menyebut kebijakan pemerintah tidak lepas dari dimensi politik.

Namun dari dimensi yang lebih luas PKH telah berhasil melindungi masyarakat dari kemiskinan dan sekitar 40 persen masyarakat lapis terbawah di negara ini merasakan manfaat dari program proteksi sosial itu.

"Pada posisi Joko Widodo sebagai petahana, jelas PKH membuat insentif electoral, tapi itu suatu hal lumrah diperoleh dari penerbitan sebuah kebijakan populis," tutupnya.