Temui Bawaslu, Kubu Prabowo Ingatkan Soal 31 Juta Pemilih Belum Masuk DPT

Merdeka.com - Usai melakukan pertemuan dengan pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU), para Sekjen Partai Politik Koalisi Adil Makmur pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendatangi Gedung Bawaslu. Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengatakan, peran Bawaslu sangat penting untuk mengawasi proses perbaikan data dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

"Dalam beberapa hari ke depan ini KPU akan melakukan pleno menetapkan DPT menjadi DPT tetap karena hanya satu, dua dan selama ini enggak tetap terus. Masih ada waktu dan karena itu kami berdialog dengan Bawaslu," kata Hinca di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (10/12).

Hinca menegaskan, hal ini dilakukan untuk menghasilkan pemilu dengan bersih, jujur dan adil. Sementara itu, lanjutnya, masih ada 31 juta warga yang memiliki hak pilih tidak masuk dalam DPT Pemilu 2019.

"Hal yang paling utama adalah bagaimana agar pemilu ini terutama pemilu semuanya merasakan nyaman riang dan gembira, terutama juga terakhir kali tentang 31 juta DPT yang diajukan oleh Kemendagri lewat Disdukcapil. Ujung dari semua itu, agar semuanya enak terlegitimasi baik KPU sebagai penyelenggara pemilu maupun parpol peserta pemilu duduk bersama," bebernya.

Sementara itu, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menambahkan, koalisinya tidak ingin Pemilu 2019 akan menimbulkan kecurangan yang membuat hasilnya banyak menimbulkan kekecewaan masyarakat.

"Agar kita semua merasa aman, nyaman, tenang mempraktikkan sistem demokrasi kita yang menang kita hormati yang kalah juga menghormati yang menang," kata Priyo.

Priyo menegaskan, terkait 31 juta data penduduk yang belum masuk DPT adalah jumlah yang sangat serius. Untuk itu, koalisinya mendorong agar KPU juga serius untuk memasukkan jumlah tersebut ke dalam DPT selama perbaikan ini.

"Kenapa hal ini penting, karena 31 juta yang disodorkan kemendagri ini mengagetkan kita semua kami ingin memastikan bahwa penetapan DPT nanti yg kemungkinan akan dijadwalkan pada 16 Desember itu tidak membuka pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu," ungkap Priyo. (mdk/bal)