Tawaran Menteri Untuk Demokrat 'Terhalang' Restu Megawati

Rabu, 9 Oktober 2019 07:04 Reporter : Randy Ferdi Firdaus, Raynaldo Ghiffari Lubabah, Sania Mashabi
Tawaran Menteri Untuk Demokrat 'Terhalang' Restu Megawati SBY salaman dengan Mega di HUT RI ke 72. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Momen pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak pernah lepas dari sorotan publik. Teranyar, keduanya berjabat tangan saat bertemu di HUT TNI ke-74 di Lanud Halim Perdanaksuma, Jaktim, 5 Oktober 2019.

Mengenakan kebaya biru tua, Megawati tampak dingin menangkap tangan SBY yang tersenyum lebar. Tampak ceria di sekeliling keduanya, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPR Puan Maharani menyorot momen tersebut.

Ini jabat tangan ketiga antara Megawati dan SBY yang disorot publik. Setelah pertemuan pertama di Istana Negara saat HUT Kemerdekaan RI ke-72, dua tahun lalu. Selanjutnya, keduanya kembali bertemu dan jabat tangan ketika Megawati hadir di pemakaman Ani Yudhoyono, istri SBY di TMP Kalibata, 2 Juni lalu.

Hubungan Megawati dan SBY yang tampak sudah cair ini rupanya tak mengubah konstelasi politik antara PDIP dan Demokrat. Megawati disebut bersikukuh menolak bergabungnya Demokrat ke koalisi Jokowi-Ma'ruf.

Kabar di internal koalisi Jokowi-Ma'ruf menyebutkan, Demokrat bakal diberikan jatah satu kursi menteri apabila bergabung dengan koalisi. Ada yang bilang kursi Menpora, ada pula yang menyebut Demokrat mengajukan untuk posisi Mensos atau Menperin.

Tapi, informasi dari lingkaran Istana membantah hal itu. Demokrat disebut sulit bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf karena mendapat penolakan dari parpol koalisi. PDIP paling keras menolak.

"Demokrat berat, Teuku Umar tidak berkenan," bisik seorang sumber di lingkaran Istana.

Teuku Umar identik dengan kediaman Megawati. Kata sumber itu, orang yang paling menolak Demokrat dapat kursi menteri adalah Megawati.

Sejarah politik Megawati dengan SBY memang tidak baik. Hubungan keduanya jadi buruk sejak Maret 2004. Kala itu, SBY mundur dari jabatan Menko Polhukam era Presiden Megawati. Beberapa bulan jelang Pemilu 2004. SBY kemudian memutuskan untuk melawan Megawati, kemudian menang.

Kepada merdeka.com, Selasa (8/10), politikus PDIP Andreas Hugo Pareira juga tak setuju apabila Demokrat dikasih jatah menteri. Alasannya simpel, saat Pilpres 2019, Demokrat berada di seberang melawan Jokowi.

"Parpol yang berkeringat di pilpres saja belum jelas, ini malah parpol yang pilpres kemarin ikut nyeruduk Jokowi, sudah minta pos menteri. Lucu jadinya politik ini," kata Andreas sambil tertawa.

Tapi, Andreas enggan mengomentari penolakan ini ada hubungannya antara rivalitas politik SBY dan Megawati. Dia juga tak mau bicara soal pandangan Megawati tentang keinginan Demokrat bergabung dengan koalisi pemenang Pilpres 2019.

"Silakan tanya beliau," jawab Andreas.

Andreas tak setuju apabila ada parpol oposisi bergabung dengan Jokowi-Ma'ruf. Sebab, pilpres telah selesai.

Diketahui, Demokrat bersama Gerindra, PKS dan PAN mengusung Prabowo-Sandi. Sementara PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PPP dan Hanura dukung Jokowi-Ma'ruf.

"Koalisi mestinya sebelum pilpres, jadi kelihatan positioning politiknya, pada saat pilpres yang lalu. Kalau sudah selesai pilpres baru gabung, namanya gabung ikutan yang menang," tegas Andreas menolak.

Setelah Prabowo-Sandi kalah, Demokrat langsung mengubah haluan politik, menegaskan bakal mendukung Jokowi-Ma'ruf sekalipun tanpa mendapatkan jatah kursi menteri.

Andreas tak menutup dukungan untuk parpol oposisi secara penuh. Dia mempersilakan jika memang ada parpol mau mendukung, tapi tanpa kursi menteri. Hal itu demi menjaga soliditas parpol koalisi.

"Kalau mau gabung koalisi, gabung saja. Jangan bikin pusing Pak Jokowi dengan jatah pos kabinet," katanya.

1 dari 2 halaman

Bukan Kursi Menpora

Menurut sumber di internal Demokrat, nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah satu-satunya yang disodorkan untuk mengisi jatah menteri Demokrat di kabinet Jokowi-Ma'ruf apabila diberikan.

Tapi, Demokrat kurang berkenan apabila kursi Menpora yang diberikan. Jabatan Menpora dianggap kurang pas untuk AHY.

Demokrat tidak puas bila putra sang Ketua Umum hanya menempati posisi 'sekelas' itu. Demokrat menawar, kalau bisa diberi posisi Menteri Perindustrian.

Seorang anggota Dewan Pembina Golkar mengatakan, Demokrat ingin posisi Menteri Sosial. Tapi, itu tentu berat. Sebab, akan langsung berhadapan dengan kader Golkar Agus Gumiwang yang kini menempati posisi itu. Golkar optimis menang, karena sejak awal Pilpres sudah menjadi pendukung Jokowi.

Sumber merdeka.com lain di Golkar menyatakan, kasak kusuk di internal koalisi, Demokrat berambisi menempatkan AHY di kursi Menperin. Namun, dia tidak menjelaskan alasan dan kepentingan Demokrat ngebet mendapatkan posisi tersebut.

"Demokrat seperti meminta kursi Menperin. Tentunya AHY yang disodorkan," ujar sumber itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan membantah meminta pos menteri Perindustrian dan Sosial. Syarief menegaskan, posisi apa nanti yang diberikan, menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif.

"Itu kan hak prerogatif Presiden. Presiden kan yang punya hak menempatkan di mana, di mana, itu hak prerogatifnya presiden enggak ada yang bisa mencampuri itu dong," tegas Syarief saat dihubungi merdeka.com.

Bagi Demokrat, semua kementerian sama karena muaranya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Dia juga tak mau berspekulasi kursi menteri yang akan diberikan ke Demokrat. "Jadi bagi Demokrat semua kementerian itu sama gitu," ucapnya.

Syarief menuturkan, Demokrat selalu siap bila diminta Jokowi menempatkan kader di kabinet. Lagipula, tak sulit mencari kader Demokrat yang sesuai kualifikasi menteri.

Bekal pengalaman 10 tahun memerintah jadi alasannya. Dia juga mengakui satu nama akan disodorkan adalah AHY.

"Kami itu tidak terlalu sulit, karena kita kan sudah pengalaman 10 tahun. Iya kan. Apalagi ada kader-kader muda dan sebagainya ya tentunya mereka yang sudah siap semua. Ya salah satunya AHY," ungkap Syarief.

AHY dianggap sosok yang mumpuni menjabat menteri di pos manapun. Meski berlatarbelakang militer, lanjut Syarief, AHY pernah mengenyam pendidikan umum. Seperti pendidikan Public Administration/Mid Career (MPA/MC) saat menjadi mahasiswa program Kennedy School pada 2010.

Dia juga menerima gelar Master of Science in Strategic Studies dari Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura.

"Enggak militer itu kan karirnya kemarin, tapi pendidikan S2-nya kan di luar negeri manajemen. Jadi sama saja gitu," tambah dia.

2 dari 2 halaman

Pandangan Megawati

Sinyal penolakan terhadap AHY sudah didengungkan oleh Megawati beberapa waktu lalu. Megawati tiba-tiba memberikan komentar soal menteri muda Jokowi minimal harus punya pengalaman di legislatif.

"Karena kalau anak muda kalau dia pintar tapi belum pernah menjalankan proses di dalam tata pemerintahan negara itu bisa saja tidak berhasil. Kalau yang tua juga begitu," ujar Megawati dalam jumpa pers di Hotel Grand Inna Beach, Bali, Kamis (8/8) malam.

Megawati mengatakan, berdasarkan pengalaman politik dirinya, anak muda harus memiliki pengalaman politik berjenjang. Misalnya, memulai sebagai anggota DPRD.

"Karena dari seluruh sisi pengalaman saya di politik, minimal itu harus ada atau bisa jadi anggota DPRD dulu, harus ada jenjangnya," kata presiden kelima RI itu.

Dia menegaskan, bukannya anti terhadap wacana menteri kabinet anak muda. Tetapi, kata Megawati sebagai menteri berkompeten perlu pengalaman di bidang politik.

"Ini masalah bangsa dan negara harus yang berkompeten yang punya pengalaman di bidang politik," sebutnya.

Megawati mencontohkan, anak muda yang berhasil memimpin suatu perusahaan, belum tentu bakal sama dengan memimpin kementerian. Sebab, perusahaan adalah milik pribadi. Sementara, kementerian harus membawahi para aparatur sipil negara yang akan bertahan di bidangnya hanya berganti bos. Beda dengan perusahaan yang justru anak buah dipecat bos.

Megawati pun menjelaskan, sebagai menteri harus memiliki pengalaman di bidang politik, khususnya legislatif untuk bisa memahami perundangan. Misalnya di DPR, orang tersebut harus merasakan betul sulitnya merumuskan undang-undang. Karena perlu lobi ke partai politik hingga bermitra dengan eksekutif.

"Dia akan bisa merasakan bagaimana sulitnya membuat UU karena tidak dibuat sendiri dan harus melobi sekian partai dan bermitra ke pemerintah," ujarnya. [noe]

Baca juga:
Prabowo Disebut Incar Posisi Menhan, NasDem Bilang 'Lebih Baik Diisi Profesional'
Menteri-Menteri ini Dipuji Jokowi, Akankah Dilirik Lagi?
Pemuda Muhammadiyah Minta Jokowi Libatkan Publik saat Pilih Menteri
Gerindra Incar Kursi Menhan, Wapres JK Bilang 'Tanya Sama Presiden'
Kapitra Nilai Jokowi Tak Perlu Libatkan Penegak Hukum Dalam Memilih Menteri

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini